GMNI SUMBAR GERUDUK POLDA : Bongkar tuntas jaringan tambang emas ilegal

Oleh : Diko okta siswandra

Agroteknologi 

Fakultas pertanian unand

*Padang, 8 Juni 2026* – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada Senin (8/6/2026). Aksi ini dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI se-Sumatera Barat.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Koordinator Lapangan, Diko Okta Siswandra dan Farid Dima Kurniawan, dalam orasinya menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembalakan hutan liar dan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung selama bertahun-tahun.

GMNI menilai bahwa hingga saat ini persoalan tambang ilegal belum ditangani secara tuntas. Menurut mereka, penegakan hukum masih belum menyentuh para pemodal maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar di balik praktik pertambangan ilegal tersebut.

"Kondisi ekologi di Sumatera Barat saat ini sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan terus terjadi akibat pembalakan hutan liar dan tambang ilegal yang berlangsung bertahun-tahun," ujar Diko.

Ia menambahkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan para pekerja. Berbagai kecelakaan kerja serta bencana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan menjadi bukti nyata dampak buruk yang ditimbulkan.

"Hari ini hukum seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita harus menegakkan keadilan walaupun pahit. Berantas seluruh aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat dan tangkap para cukong yang bermain di belakangnya," tegas Diko dalam orasinya.

Di sisi lain, Ketua DPC GMNI Kota Padang, Aldy Darza Yustika, menyampaikan bahwa massa aksi sebenarnya meminta Kapolda Sumatera Barat hadir secara langsung untuk menemui peserta aksi. Namun, hingga aksi berakhir, massa hanya diterima oleh Wakapolda Sumatera Barat.

Karena tuntutan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, DPC GMNI Kota Padang bersama DPD GMNI Sumatera Barat berencana kembali menggelar aksi lanjutan guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Kapolda Sumatera Barat.

Dalam aksi tersebut, GMNI menegaskan bahwa penanganan kasus tambang ilegal tidak boleh berhenti pada penutupan lokasi tambang atau penangkapan pekerja lapangan semata. Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas hingga ke akar persoalan, termasuk para pemodal dan aktor intelektual yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal.

Selain itu, GMNI juga menyoroti kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Mereka meminta pemerintah memastikan regulasi yang diterapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan rakyat.

Menutup aksinya, GMNI Sumatera Barat mendesak Polda Sumatera Barat untuk menjalankan penegakan hukum secara adil, menyeluruh, dan konsisten. Mereka berharap aparat tidak hanya menindak pekerja lapangan, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga mengendalikan dan membiayai aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat.

Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, menyatakan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang dinilai semakin parah akibat aktivitas pertambangan ilegal.

“Hari ini kami hadir atas nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Barat untuk menyuarakan persoalan lingkungan. Kondisi lingkungan di Sumbar sudah banyak mengalami kerusakan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum dan pemilik modal yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampaknya,” ungkap Fikri usai aksi.