Sumatera Barat di Persimpangan Jalan: Dilema Pembangunan dan Jeritan Biokonservasi yang Terancam Palu Politik

Oleh:Fadel Alanif   ( Mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Univeristas Andalas)

Sumatera Barat, dengan lanskapnya yang magis—mulai dari hijaunya Bukit Barisan hingga pesona Samudera Hindia—adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir bagi satwa endemik langka seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Rafflesia, hingga berbagai jenis primata. Ironisnya, di tengah statusnya sebagai "surga" biokonservasi, wilayah ini justru berada di bawah bayang-bayang ancaman serius. Ancaman itu datang bukan dari perambah liar semata, melainkan dari meja-meja kekuasaan: kebijakan politik dan rencana pembangunan yang acapkali bertabrakan langsung dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kita menyaksikan bagaimana izin-izin pertambangan, pembukaan infrastruktur jalan baru, dan proyek pariwisata raksasa mulai menggerus kawasan hutan lindung dan konservasi. Apakah pembangunan harus selalu berarti pengorbanan abadi bagi alam? Dan lebih penting lagi, mengapa suara-suara konservasi seolah tenggelam dalam hiruk-pikuk janji-janji ekonomi sesaat? Jawabannya terletak pada cara kita memandang hutan dan isinya—sekadar komoditas, atau warisan tak ternilai?

Salah satu isu paling mendesak adalah konflik antara proyek infrastruktur dan kawasan esensial konservasi (KEK). Berdasarkan data terbaru dari lembaga pegiat lingkungan, tercatat peningkatan signifikan pembukaan lahan untuk agribisnis skala besar di Mentawai dan eksplorasi geotermal di dekat Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan antar-provinsi, meski menjanjikan konektivitas, sering kali mengabaikan studi kelayakan lingkungan yang komprehensif, memotong koridor satwa liar dan meningkatkan potensi wildlife crime serta fragmentasi habitat. Kebijakan yang Bertentangan: Konflik muncul ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten atau provinsi direvisi, mengubah peruntukan kawasan hutan lindung menjadi area penggunaan lain (APL) demi mengakomodasi investasi. Argumentasi politik seringkali berlandaskan pada kebutuhan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan penciptaan lapangan kerja, sebuah narasi yang kuat di mata publik namun rapuh secara ekologis. Fenomena "Greenwashing" juga marak, di mana proyek-proyek diklaim "berkelanjutan" padahal intinya tetap menghancurkan ekosistem primer. Contohnya, kasus alih fungsi lahan gambut yang sejatinya berperan vital sebagai penyimpan karbon dan pencegah kebakaran, kini menghadapi tekanan konversi.

Konflik antara kepentingan ekonomi politik dan konservasi di Sumatera Barat bukan lagi wacana, melainkan fakta yang didukung data kuantitatif yang mengkhawatirkan. Salah satu indikator paling nyata adalah tingginya frekuensi konflik antara manusia dan satwa liar, yang secara langsung mencerminkan penyusutan habitat akibat pembangunan. Data dari BKSDA Sumatera Barat mencatat, sepanjang tahun 2024, telah terjadi 62 kasus konflik satwa liar, di mana kasus yang melibatkan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) mendominasi. Peningkatan ini sangat erat kaitannya dengan tekanan pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat.

Tekanan investasi mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang signifikan. Walaupun upaya perhutanan sosial menunjukkan penambahan tutupan hutan sekitar 3.000 hektar pada tahun 2023, data dari studi lain di kawasan konflik, seperti Kabupaten Agam, menunjukkan penurunan kualitas hutan primer yang drastis. Di wilayah konflik, tercatat hutan primer yang menjadi kebutuhan ekologi esensial harimau hanya menyisakan sekitar 10% dari total wilayah yang ideal. Secara umum, populasi Harimau Sumatera di seluruh pulau diperkirakan tersisa sekitar 400 individu pada tahun 2024, sebuah angka yang terus terancam oleh konflik dan penyusutan ruang hidup.

Lebih lanjut, dampak kebijakan politik terlihat pada perubahan tutupan lahan di sekitar kawasan konservasi vital seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Meskipun tidak ada data tunggal proyek infrastruktur besar yang merinci luas kerusakan, konflik lahan dan perambahan untuk pertanian terus terjadi. Studi menunjukkan bahwa adanya pembangunan yang diiringi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di desa-desa penyangga, akan memicu tekanan tinggi terhadap kawasan TNKS, di mana masyarakat cenderung melakukan perambahan dan illegal logging. Data konflik sengketa lahan, yang sering berlatar belakang ekonomi politik (Ekopol) dan Sumber Daya Alam/Lahan (SDA/Lahan), masih menjadi isu sentral yang perlu dihitung oleh pemerintah daerah.

Argumentasi politik yang mengedepankan PAD dan investasi seringkali mengabaikan kerugian ekologis yang jauh lebih besar. Setiap hektar hutan primer yang dialihfungsikan bukan hanya mengurangi luas habitat, tetapi juga mengurangi jasa lingkungan senilai puluhan juta rupiah per tahun, termasuk penyediaan air bersih dan mitigasi bencana.

Solusi tidak terletak pada menghentikan pembangunan, melainkan pada menggeser paradigma. Pertama, diperlukan integrasi total antara RTRW dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), memastikan tidak ada inkonsistensi yang merugikan kawasan konservasi. Kedua, penegasan kembali peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan penguatan kapasitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin. Ketiga, mendorong pembangunan berbasis ekowisata yang low impact dan memberdayakan masyarakat adat/lokal sebagai garda terdepan konservasi, sehingga mereka mendapatkan insentif ekonomi dari menjaga hutan, bukan dari merusaknya.

Sumatera Barat adalah cerminan dari pertarungan global antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelangsungan ekologi. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan masa depan demi keuntungan saat ini. Jika Harimau Sumatera kehilangan rumahnya, itu bukan hanya kerugian spesies, tetapi juga indikator kegagalan sistemik dalam pemerintahan.

Palu politik yang diayunkan atas nama pembangunan telah menciptakan retakan besar di jantung keanekaragaman hayati Ranah Minang. Jika kita gagal mendengar jeritan senyap hutan hari ini, esok lusa, yang tersisa hanyalah dongeng tentang keindahan Sumatera Barat yang pernah ada. Kebijakan publik haruslah menjadi perisai bagi alam, bukan pedang yang menusuknya. Waktunya bagi para pemimpin untuk memilih: meninggalkan warisan berupa beton bisu, atau paru-paru bumi yang berdetak abadi.