Proyek Jalan, Jembatan, dan Jejak Korupsi yang Tak Pernah Hilang

 

Oleh : fellisca feldi putrioleh : 2410831002 Jurusan : ilmu politik universitas Andalas Padang 

Pembangunan infrastruktur hingga saat ini masih menjadi prioritas utama kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus mendorong percepatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai simbol kemajuan serta penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Setiap peresmian proyek selalu dibingkai dengan narasi tentang peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, di balik semangat tersebut, muncul kegelisahan yang semakin terasa di tengah masyarakat. 

Besarnya anggaran yang digelontorkan sering kali tidak diiringi dengan kualitas infrastruktur yang memadai. Jalan dan jembatan yang baru dibangun kerap mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur yang diharapkan menjadi penopang kemajuan justru semakin cepat mengalami penurunan fungsi.

Setiap tahun, anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan mengambil porsi yang besar dalam APBN maupun APBD. Secara nasional, nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dan dialokasikan ke berbagai proyek di banyak daerah. Dengan besarnya dana tersebut, seharusnya pembangunan infrastruktur mampu menghasilkan jalan dan jembatan yang berkualitas, aman digunakan, serta memiliki daya tahan yang panjang. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Banyak jalan yang baru diaspal mengalami kerusakan dalam waktu singkat, permukaannya mengelupas, bahkan berlubang. Jembatan pun tidak sedikit yang menunjukkan retakan sejak usia pakainya masih dini. 

Di sejumlah wilayah, proyek yang baru selesai kembali diperbaiki dengan anggaran tambahan. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan infrastruktur.

Pada tahap inilah persoalan korupsi kembali menjadi perhatian utama. Praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan bukanlah hal baru, bahkan cenderung terus berulang dari waktu ke waktu. Bentuk penyimpangan yang terjadi beragam, mulai dari pengaturan pemenang tender, penggelembungan anggaran, hingga pengurangan kualitas dan spesifikasi material. 

Praktik tersebut sering berlangsung secara tersembunyi sehingga sulit terdeteksi secara langsung. 

Namun, dampaknya sangat nyata, yakni menurunnya mutu bangunan, berkurangnya usia pakai infrastruktur, serta meningkatnya biaya pemeliharaan. Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh infrastruktur yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat, jalan dan jembatan bukan sekadar sarana fisik, tetapi memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. 

Petani memerlukan jalan yang layak untuk mengangkut hasil panen ke pusat pemasaran. Nelayan membutuhkan akses yang aman untuk mendistribusikan hasil tangkapannya. Pelajar bergantung pada kondisi jalan untuk dapat bersekolah dengan lancar, sementara pasien membutuhkan akses yang cepat dan mudah menuju fasilitas kesehatan. Apabila jalan rusak dan jembatan tidak layak digunakan akibat pengerjaan proyek yang tidak maksimal, maka yang terdampak bukan hanya kenyamanan, melainkan juga kelangsungan aktivitas dan kehidupan masyarakat kecil.

Lebih dari itu, korupsi dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan juga berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Jalan yang berlubang, permukaan yang licin, serta konstruksi yang tidak kokoh dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jembatan dengan struktur yang lemah pun berpotensi runtuh sewaktu-waktu dan membahayakan nyawa para pengguna. Tidak sedikit korban yang harus menanggung kerugian, bahkan kehilangan nyawa, akibat infrastruktur yang gagal berfungsi secara aman. Dalam kondisi seperti ini, korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan kemanusiaan karena secara langsung mengancam keselamatan publik.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak korupsi di sektor pembangunan infrastruktur hingga kini terus dilakukan. Sejumlah pejabat daerah, pihak kontraktor, serta perantara proyek telah diproses melalui jalur hukum dan kasus-kasusnya dipublikasikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, kenyataan bahwa praktik serupa masih terus berulang menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif. Aparat penegak hukum umumnya baru bertindak setelah proyek bermasalah, anggaran telah dicairkan, dan dampak kerusakan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa sistem pencegahan belum optimal, sementara persoalan mendasar di tahap awal, seperti perencanaan yang kurang terbuka dan pengawasan yang lemah, masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu celah utama yang sering dimanfaatkan dalam pelaksanaan proyek. Secara administratif, mekanisme pengawasan terlihat tersusun dengan baik dan melibatkan berbagai pihak, baik pengawasan internal maupun eksternal. Namun dalam praktiknya, pengawasan di lapangan kerap hanya bersifat formalitas. Laporan perkembangan proyek disusun secara rapi, tingkat penyerapan anggaran dinyatakan tinggi, dan proyek dianggap selesai secara administratif. Kenyataannya, kualitas fisik hasil pekerjaan sering tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hubungan kepentingan antara pengawas, pelaksana, dan pejabat yang berwenang juga kerap menciptakan wilayah abu-abu yang berpotensi disalahgunakan.

Di tengah dorongan percepatan pembangunan yang terus dilakukan pemerintah, tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada kecepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kebersihan proses pelaksanaannya. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pencapaian target tanpa disertai integritas akan menghasilkan infrastruktur yang mudah rusak dan tidak bertahan lama. Masyarakat memang melihat jumlah jalan dan jembatan yang terus bertambah, tetapi pada saat yang sama mereka juga menyaksikan kualitasnya yang cepat menurun. Kondisi ini secara perlahan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik, karena pembangunan yang dijanjikan membawa kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan yang berulang.

  Pada akhirnya, proyek pembangunan jalan dan jembatan seharusnya mencerminkan kemajuan dan keberhasilan tata kelola pemerintahan, bukan menjadi simbol kegagalannya. Pembangunan yang dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan berintegritas akan menghasilkan infrastruktur yang kuat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Sebaliknya, pembangunan yang disertai praktik korupsi hanya akan menimbulkan kerusakan, memperlebar ketimpangan, dan menambah penderitaan rakyat. 

Selama praktik korupsi masih melekat dalam pembangunan infrastruktur, selama itu pula cita-cita pembangunan yang adil, aman, dan bermartabat akan terus tertunda.