Bencana di Sumatera: Peringatan Keras Bagi Kita

Oleh: Hidayatul Ikhsan, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas

Sumatera seolah tidak pernah beristirahat dari bencana. Gempa bumi, banjir, longsor terjadi secara berulang menimbulkan dampak besar dan kerugian baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Namun persoalan mendasar adalah: mengapa bencana Sumatera terus berulang, dan sejauh mana sistem politik turut berkontribusi terhadap situasi ini?

Di sisi geografis, Sumatera memang berada di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Meskipun demikian, tidak semua bencana dapat dijelaskan melalui faktor alam. Banjir, longsor, dan kebakaran hutan justru kerap berakar dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Dalam waktu terakhir Sumatera kembali dihadapkan dengan bencana. Bencana banjir dan longsor ini menyisakan duka dan dampak yang mendalam bagi tanah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tak tanggung-tanggung, bencana ini memakan korban yang meninggal dunia sebanyak 1.006 jiwa, jumlah korban hilang sebanyak 212 orang, kemudian pengungsi sebanyak 624.670 orang (detikNews). Bencana ini juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas pelayanan seperti rumah ibadah, faskes, sekolah dan kantor serta sarana dan prasarana vital seperti jalan dan jembatan bahkan rumah penduduk juga tak luput dari kerusakan akibat bencana ini, bahkan hilang tersapu banjir hingga tak tersisa.

Pada titik inilah peran sistem politik menjadi sangat menentukan. Kebijakan mengenai pemberian izin usaha, alih fungsi lahan, dan pengaturan tata ruang merupakan hasil dari proses politik. Ketika kebijakan tersebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelompok tertentu, maka resiko bencana menjadi konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat.

Bencana juga menjadi cermin kualitas demokrasi. Saat masyarakat terdampak menuntut perlindungan, negara diuji dalam menjalankan perannya sebagai pelindung warga negara. Keterbukaan pengelolaan anggaran, kecepatan penanganan, dan keadilan dalam penyaluran bantuan menjadi indikator akuntabilitas politik. Sayangnya, pengalaman di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan bahwa bantuan sering kali tidak tepat waktu dan koordinasi antarlembaga masih bermasalah.

Ironisnya, bencana baru memperoleh perhatian serius dalam ruang politik ketika korban sudah berjatuhan atau isu tersebut mencuat di media. Padahal, sistem politik yang matang seharusnya bekerja secara preventif melalui kebijakan mitigasi, penegakan hukum lingkungan, serta perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana. Tanpa langkah tersebut, bencana akan terus berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, meskipun sesungguhnya berakar pada pilihan-pilihan politik.

Kondisi Sumatera saat ini menyampaikan pesan yang jelas: alam selalu merespon kebijakan yang keliru. 

Jika sistem politik tidak mampu belajar dari rangkaian bencana, maka yang terancam bukan hanya keberlanjutan lingkungan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Sudah saatnya bencana dipahami bukan semata persoalan teknis, melainkan isu politik yang menyangkut tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah kepada rakyat.