Makan Bergizi : Harapan Tinggi, Realita Ngeri

 

Nama Mahasiswa : Allinski Agiska             NIM : 2510832034 Jurusan Dan Universitas : Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Tujuannya mulia : memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, demi mengurangi angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi bangsa. Namun, mari kita buka mata. Apa yang terjadi di lapangan justru jauh dari kata mulia. Kasus demi kasus keracunan massal akibat program ini terus bermunculan, menimbulkan keresahan sekaligus pertanyaan besar: di mana letak “bergizi”-nya?

Ironis sekali, program yang seharusnya menjadi benteng kesehatan justru berubah menjadi bom waktu yang mengancam ribuan nyawa. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 22 September 2025 sudah tercatat sebanyak 4.711 kasus keracunan akibat MBG. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret kegagalan yang nyata. Kasus paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan 2.606 kasus, disusul wilayah lain dengan ribuan korban lainnya. Bahkan, ada insiden besar seperti 467 korban di Bengkulu dan 503 korban di Sukabumi. Fakta ini seharusnya cukup membuat kita bergidik: bagaimana mungkin program yang membawa label “bergizi” justru menghasilkan ribuan anak sakit?

Katanya makanan bergizi. Nyatanya, yang disajikan justru menu-menu yang tidak masuk akal: burger, spaghetti, bahkan daging hiu. Apakah ini definisi dari “bergizi”? Bukankah makanan bergizi seharusnya berakar pada pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, dengan bahan lokal yang segar dan mudah didapat? Bukannya justru makanan instan atau bergaya luar negeri yang lebih menekankan gaya hidup konsumtif daripada kesehatan.

Kalau pemerintah benar-benar serius dengan program ini, seharusnya mereka berpikir logis. Makanan bergizi gratis berarti memberikan makanan sehat, seimbang, dan aman untuk dikonsumsi. Bukan sekadar asal kenyang, apalagi sampai membahayakan. Bagaimana bisa pemerintah menutup mata ketika ribuan anak menjadi korban keracunan massal? Bukankah nyawa mereka jauh lebih berharga daripada pencitraan program yang terburu-buru diluncurkan?

Masalah utama di sini jelas ada pada pengawasan dan kualitas distribusi. Data BGN menunjukkan kasus-kasus besar tersebar di banyak wilayah: dari ratusan anak keracunan di Indramayu, 480 korban di Pandeglang, hingga 320 korban di Bandung. Ini bukan sekadar “kesalahan teknis kecil”, melainkan masalah sistemik. Kualitas bahan makanan, proses penyimpanan, hingga distribusi yang ceroboh berpotensi menciptakan racun alih-alih gizi.

Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah pusat yang terlalu gegabah meluncurkan program tanpa kesiapan infrastruktur? Apakah pihak pelaksana di daerah yang lalai dalam pengawasan? Atau para penyedia makanan yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli kualitas? Jawabannya mungkin kombinasi dari semuanya. Namun satu hal yang pasti: rakyatlah yang menanggung akibat paling pahit.

Sudah saatnya kita berhenti melihat program ini hanya dari sisi pencitraan. Makanan Bergizi Gratis seharusnya tidak menjadi ajang eksperimen dengan nyawa manusia sebagai taruhannya. Kita butuh perbaikan menyeluruh: standar gizi yang jelas, pengawasan ketat, keterlibatan ahli gizi, serta prioritas pada bahan pangan lokal yang sehat dan aman.

Jika tidak, program MBG akan terus menjadi mimpi buruk. Alih-alih menyehatkan bangsa, ia justru mencetak generasi yang trauma, orang tua yang cemas setiap kali anaknya menerima makanan gratis dari sekolah, dan masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada janji manis pemerintah.

Jadi, mari kita bertanya dengan tegas: apakah MBG ini benar-benar “Makan Bergizi Gratis”, atau justru “Makan Berisiko Gratis”? Apakah pemerintah hanya mengejar popularitas, atau sungguh peduli pada kesehatan rakyatnya?

Ribuan anak sudah menjadi korban. Jangan biarkan korban berikutnya jatuh hanya karena kita terlalu takut untuk bersuara lantang.