RDP Komisi IV dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumbar Bahas 13 point Tentang Kebencanaan

  

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra memimpin RDP dari Fraksi Demokrat anggota komisi Bakri Bakar dan Erick Hamdani dari Fraksi Nasdem, Muzli M. Nur dari Fraksi PAN dan Ginno Irwan dari Demokrat.

Di antara rekomendasi yang disampaikan Forum PRB Sumbar adalah segera direalisasikan turunan Perda No 4 Tahun 2023 tentang kebencanaan berupa Pergub, sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta masyarakat dalam melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Selanjutnya, RPJMD Sumbar pada misi kelima program unggulan, upaya penanggulangan bencana yang dilakukan perlu lebih komprehensif, mulai dari pra bencana, saat dan pasca bencana. Nagari tangguh yang menjadi program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tetapi belum didukung dengan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.

Forum PRB juga meminta agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat Sumbar dalam menghadapi bencana dan memastikan Indek Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Saat kita melaksanakan dimulasi di SLB Negeri 2 Padang yang berada di pinggir pantai pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) kemarin, kita temukan fakta bahwa evakuasi warga dalam rentang waktu 30 menit hanya bisa sejauh 1,6 Km. sementara titik aman hingga ke jalan raya Adinegoro masih 1,5 Km lagi,” terang Hidayat, sapaan akrabnya.

Koordinator Forum PRB, Hidayatul Irwan saat wawancara usai pertemuan dengan Komisi IV DPRD Sumbar.

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga belum menjadi prioritas oleh Dinas Pendidikan Sumbar. Tujuan program ini untuk membangun budaya siaga dan aman di sekolah. Seluruh stakeholder di sekolah diberikan pelatihan tentang kebencanaan. Tetapi Dinas Pendidikan jalan sendiri tanpa melibatkan Forum PRB yang merupakan unsur pentahelix.

Hidayat juga meminta pembentukan klaster penanggulangan bencana di Sumatera Barat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi dan komando dalam PB yang dilegalkan melalui Pergub. Selain itu hendaknya harus ada OPD yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyajikan dan mengolah data terpilah sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan. Data kebencanaan tersaji secara informatif, komunikatif dan aplikatif melalui dashboard kebencanaan.

“Database kebencanaan kita sangat lemah, tidak ada data yang valid yang bisa dipedomani,” ujar Nasfrizal Carlo menambahkan.

Berikutnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masih belum optimal, masih fokus ke isu megathurst Mentawai, sementara risiko patahan semangko, Gunung Marapi , longsor, banjir sering terabaikan. Padahal, potensi bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat pada zona patahan semangko sangat berbahaya, karena sebagian besar masyarakat tempat tinggal di jalur patahan tersebut.

“Jika dihitung dengan cermat, maka warga yang tinggal di zona patahan mencapai 2 juta jiwa, sedangkan warga yang tinggal pada 7 kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai sekitar 1 juta jiwa,” terang Hidayat.

Forum PRB juga mengusulkan perlunya mengidentifikasi dan menganalisis regulasi/dokumen penanggulangan bencana yang sudah ada dan atau perlu diperbarui, seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), rencana kontijensi (renkon) gempa dan tsunami, renkon gunung api, renkon banjir dan longsor.

Begitu pula repeater peringatan dini dan radio komunikasi bencana milik Pemprov Sumbar serta lembaga kebencanaan, saat ini masih menumpang di tower pemancar milik Indosiar/ SCTVdi Bukit Gado-Gado Kec. Padang Selatan.

“Untuk keamanan dan optimalisasi penyebaran informasi dan komunikasi peringatan dini, tentu perlu dibangun tower dan gardu repeater sendiri,” tandasnya.

Anggota dewan Bakri Bakar sepakat, ke depan untuk bersama mendesak dan meyakinkan Pemkab/Pemko tentang potensi bencana yang mengintai warganya dan memberi perhatian lebih kepada penanggulangan bencana.

Doni Harsiva juga menyatakan menampung seluruh usulan dan rekomendasi yang disampaikan Forum PRB dan berjanji akan menindaklanjutinya dengan pertemuan lintas OPD serta organisasi masyarakat lainnya. 

  Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar, Hidayatul Irwan menyerahkan rekomendasi/usulan program penanggulangan bencana kepada Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Komisi IV DPRD Sumbar Bidang Pembangunan Daerah, Kamis (08/05/2025) di ruang rapat dewan.

Sedikitnya ada 13 usulan yang disampaikan. Usulan yang merupakan hasil diskusi anggota Forum PRB Sumbar tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi anggota dewan dalam membahas penanggulangan bencana dengan Pemprov Sumbar.

“Kami juga siap berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait kebencanaan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media untuk mewujudkan Sumbar Tangguh Bencana,” kata Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar, Hidayatul Irwan yang didampingi Dewan Pengarah, Buya Mas’oed Abidin dan Nasfrizal Carlo serta anggota Forum PRB lainnya

#02