Fenomena Konflik Sosial di Indonesia: Sampai Kapan Indonesia Terus Berada Dalam Konflik?

 

Oleh Fandi Ramadian ilmu Politik, Universitas Andalas

Indonesia, dengan segala keberagamannya, sering dihadapkan pada problematik konflik sosial yang muncul dari berbagai latar belakang—politik,

ekonomi, budaya, hingga etnis. Konflik-konflik sosial ini tidak hanya menyebabkan ketegangan dalam masyarakat, tetapi juga merusak keharmonisan sosial yang telah lama terbangun. Pertanyaannya, sampai kapan Indonesia harus terus berada dalam situasi seperti ini?

Konflik sosial merupakan perselisihan antara kelompok atau individu dalam masyarakat yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, pandangan, atau nilai-nilai. Konflik sosial adalah fenomena yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara yang beragam suku, agama, dan budaya ini sering

menjadi panggung bagi berbagai bentuk konflik sosial yang muncul dari ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Konflik ini bukan hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga merusak ikatan sosial yang seharusnya

menjadi fondasi perdamaian dan kerukunan yang menjadi pilar terbentuknya negara

Indonesia itu sendiri.

Konflik yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek

kehidupan sossial di sekitar, mulai dari konflik etnis hingga benturan ideologi

politik. Konflik sosial ini pada dasarnya merupakan benturan kepentingan antara

dua pihak atau lebih yang mengakibatkan ketidakstabilan. Konflik sosial ini terjadi

merujuk pada benturan yang terjadi dalam hal konteks masyarakat luas, di mana

kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berbeda saling bertentangan

dalam upaya mempertahankan kepentingan masing-masing.

Di Indonesia, dengan keberagaman yang begitu kaya, konflik sosial sering

kali timbul ketika perbedaan budaya, agama, atau etnis tidak dikelola dengan baik.

Contoh nyata konflik sosial yang terjadi di negara ini adalah konflik di Poso yang

dipicu oleh sentimen agama, atau ketegangan di Papua yang didorong oleh isu

politik dan ketidaksetaraan ekonomi. Di kedua wilayah tersebut, ketidakpuasan

terhadap pemerintah serta perbedaan budaya dan ekonomi menjadi bahan bakar

yang memperparah konflik.

Konflik tidak selalu hanya soal kekerasan fisik; ia bisa juga dalam bentuk

segregasi sosial, di mana kelompok-kelompok masyarakat saling mengucilkan satu

sama lain. Ini membuat resolusi konflik menjadi lebih sulit karena

ketidakpercayaan dan kebencian tumbuh di kedua belah pihak.

Di Indonesia sendiri, Penyebab konflik sosial itu terjadi karena berbagai

permasalahan yang sangat kompleks dan beragam. Dari sudut pandang sosial,

perbedaan budaya, agama, dan etnis sering kali menjadi pemicu utama. Misalnya,

di wilayah Maluku, konflik antarumat beragama pernah memuncak pada tahun

1999, yang akhirnya menimbulkan kekerasan massal. Secara politik, ketidakadilan

dalam alokasi sumber daya serta kebijakan pemerintah yang tidak adil juga memicu

ketegangan. Kasus di Papua misalnya, menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan

pembangunan menjadi isu sentral dalam konflik di wilayah tersebut.

Selain itu, aspek ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi

kekayaan, dan pengangguran juga memperburuk situasi. Di banyak daerah, seperti

yang terjadi di daerah agraria, sengketa lahan antara masyarakat lokal dan pihak

perusahaan sering memicu bentrok. Pemerintah, dalam banyak kasus, dianggap

tidak adil dalam penanganan masalah ini, yang akhirnya memunculkan perlawanan

dari kelompok masyarakat.

Indonesia telah mengalami begitu banyak konflik sosial mulai dari skala

kecil hingga skala besar yang berdampak luas pada tatanan sosial negara, di

antaranya:

1. Konflik Ambon (1999–2002), Pertikaian antara kelompok Muslim

dan Kristen yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan

kerusakan besar di wilayah Maluku.

2. Konflik Sampit (2001), Bentrokan antara suku Dayak dan Madura

di Sampit, Kalimantan Tengah, yang menewaskan ratusan orang dan

memaksa ribuan lainnya mengungsi.

3. Konflik di Papua, Ketegangan antara pemerintah pusat dan

kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Papua masih

berlangsung hingga saat ini. Konflik ini lebih rumit karena

melibatkan isu kedaulatan, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran

HAM.

4. Konflik Tanjung Priok (1984), Sebuah insiden yang terjadi pada

tahun 1984, di mana demonstrasi warga Muslim berujung pada

tindakan kekerasan oleh aparat negara yang menewaskan puluhan

orang.

5. Konflik Nusa Tenggara Barat (2013), Pada tahun 2013 terjadi

konflik di Nusa Tenggara Barat yang disebabkan oleh perbedaan

suku dan budaya masyarakat setempat. Tepatnya di Kabupaten

Sumbawa Besar mengamuk dan merusak serta membakar beberapa

bangunan dan kendaraan di sana.

Konflik sosial di Indonesia sering kali menunjukkan bahwa masih ada

ketidakmampuan dalam mengelola keberagaman secara adil dan inklusif.

Banyaknya konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa pembangunan sosial dan

ekonomi belum sepenuhnya merata. Masih ada kelompok-kelompok masyarakat

yang merasa termarginalkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber

daya, yang pada akhirnya menjadi pemicu konflik.

Adanya ketidakmampuan aparat pemerintah dalam mencegah dan

menyelesaikan konflik sosial secara damai sehingga hal ini menunjukkan bahwa

Indonesia masih membutuhkan upaya yang lebih keras dalam membangun

perdamaian sosial di Indonesia.

Namun disisi lain, keberadaan konflik sosial yang terjadi secara langsung

mencerminkan bagaimana dinamika sosial masyarakat Indonesia yang terus

berkembang. Namun, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, konflik ini dapat

mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena hal tersebut, sangat dibutuhkan upaya

yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran

akan pentingnya toleransi dan dialog antar kelompok yang berbeda.

Resolusi konflik sosial di Indonesia di zaman yang sekarang ini, sangat

memerlukan pendekatan yang lebih ‘membaur’ dan ‘relate’ dengan kondisi yang

dialami masayarakat saat ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah

memperkuat modal sosial di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kementerian

Sosial melalui program Pelopor Perdamaian (Pordam). Program ini bertujuan untuk

memelihara perdamaian berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antara

kelompok masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sebelum akhirnya meledak

dan merugikan masyarakat sekitar.

Dalam hal pendidikan, perlu juga untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian

dan kebersamaan dan diperkenalkan di sekolah-sekolah, mulai dari pendidikan

dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai

toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman kepada generasi penerus bangsa

ini. Pembangunan ekonomi yang merata juga menjadi kunci untuk mencegah

konflik yang disebabkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi.

Penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog dan mediasi yang

melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan

kelompok-kelompok yang bertikai. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya

solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tidak ada satupun

pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Memang, pada akhirnya, konflik sosial di Indonesia tidak bisa dihindari,

tetapi dapat diminimalkan melalui langkah-langkah preventif dan resolutif yang

tepat. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman, harus terus berusaha menciptakan perdamaian dan keserasian sosial dalam tatanan sosial masyakaratnya.