SUDAH SAMPAI DIMANA PERJALANAN BIROKRASI DI INDONESIA SAAT INI

 

NAMA : CHARLINA ANGGREINI NIM : 2210833019

Indonesia merupakan negara dengan sejuta keberagaman,baik itu budaya, agama, suku, ras, bahasa, hingga nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya. Dahulunya, Indonesia merupakan bangsa yang begitu jaya dengan berbagai macam kerajaannya, hingga akhirnya menjadi salah satu wilayah jajahan dari beberapa negara Eropa seperti Belanda. Berbagai macam upaya dilakukan oleh para pejuang dan pendiri Indonesia agar dapat bebas dari belenggu penjajahan. Usaha tersebut akhirnya terwujud pada tahun 1945, merupakan tahun dimana Indonesia lahir sebagai sebuah negara merdeka. Akan tetapi, perjuangan untuk dapat menjadi sebuah negara tentu tidak hanya sampai disitu saja, banyak hal yang harus dibentuk seperti dasar negara. konstitusi, sistem pemerintahan, hingga birokrasinya.

Sejak awal kemerdekaan hingga kini, birokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang begitu panjang untuk dapat mencapai tujuannya. Berbagai perbaikan dan langkah kemajuan terus dilakukan oleh tiap-tiap rezim yang memerintah, dan tentu saja semuanya demi sebuah tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari birokrasi Indonesia, mulai dari sistem pelayanan, kualitas pelayanan, hingga masalah-masalah internal seperti penempatan pegawai, perekrutan, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam birokrasi tersebut.

Dimulai dengan masalah yang ada pada birokrasi itu sendiri, sistem perekrutan dan penempatan pegawainya. Dalam melakukan perbaikan akan kualitas birokrasi, hendaknya Indonesia dapat memulai dari ASN yang dimilikinya. Bukan rahasia umum lagi bahwa moment perekrutan menjadi peluang bagi beberapa oknum untuk dapat melakukan berbagai tindak kecurangan. Untuk itu, perlunya pengawalan agar Merit System dapat diberlakukan secara maksimal. Sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, menjelaskan bahwa Sistem Merit/ Merit System adalah kebijakan atau manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal ususl, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Merit system sendiri memiliki tujuan agar dapat menghasilkan ASN yang professional dan berintegrasi, yang mana hal ini diperlukan untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam birokrasi Indonesia. Dengan begitu, kualitas ASN yang ada dalam birokrasi akan meningkat, kualitas pelayanan pun ikut meningkat, dengan ASN yang memiliki integritas

tentunya secara tidak langsung memberikan dampak pada pengatasan kasus korupsi yang ada pada birokrasi. Selanjutnya, mengenai budaya yang ada pada birokrasi Indonesia, budaya tersebut ialah budaya paternialisme. Paternialisme merupakan sebuah sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternialisme tumbuh subur karena dipengaruhi oleh masa lalu Indonesia yang menganut sistem feudal. Budaya ini, juga dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan KKN. Untuk itu, kembali lagi pada permasalahan kualitas ASN yang dimiliki, jika ASN yang dimiliki memiliki kualitas dan integritas yang baik, sebagai seorang karyawan mereka akan berkerja sesuai dengan porsi pengetahuan mereka dan mereka juga paham akan jalan yang harus mereka ikuti. Sedangkan sebagai pimpinan, ASN yang berintegritas serta professional tentunya tidak akan melakukan penyalahgunaan akan jabatan mereka dan akan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Dengan begitu, walaupun budaya paternialisme sulit untuk dihilangkan, dengan adanya perbaikan akan ASN yang ada maka hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah perbaikan yang baik.

Keadaan birokrasi yang banyak mendapat kritik karena transparansi dan efesiensinya. 

Akan tetapi pemerintah mulai melakukan langkah pemajuan dengan adanya Surabaya Single Windows, yang mana ini merupakan pelayanan perijinan virtual pertama di Indonesia. 

Pemberlakuan ini guna untuk menjawab permasalahan akan kelemahan dari pelaksanaan sistem birokrasi di Indonesia. 

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melahirkan berbagai langkah-langkah kemajuan lainnya.