Suhatri Bur Jadi Saksi. Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekan Baru Memanas.

Suasana sidang Kasus ganti rugi lanjutan lahan pembebasan ganti rugi tol Padang -Pekanbaru di mulai senen 18/7 foto dlm

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekan Baru, yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman, yang mana menyeret 13 orang, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Senin (18/7).

Dalam sidang tersebut, Bupati Pariaman banyak menerangkan tidak tahu ketika menjadi saksi.

“Saya menjadi bupati Februari 2021. Dan untuk aset saya tidak tahu,” katanya.

Ia menyebutkan, dirinya tidak tahu apakah jalan tol termasuk Ibu Kota Kabupaten (IKK).

“Untuk pembayaran ganti rugi saya tidak tahu,”sebutnya.

Dihadapan majelis hakim, orang nomor satu di Padang Pariaman meminta minum kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang tersebut, tampak agak tegang antara Bupati Padang Pariaman dengan Penasihat Hukum (PH) terdakwa.

Dimana dalam sidang, PH terdakwa melihatkan foto bupati.

“Disini ada foto saksi, bisa lihat kesini,” ujar PH terdakwa Dr.Suharizal, ketika menanya kepada saksi Suhatri Bur.

“Bisa jadi itu sewaktu saya masih kampanye,”sebutnya yang saat itu memakai baju batik lengan panjang dan peci hitam.

Saksi lainnya yakninya, Mursal menuturkan, salah satu tujuan pengukuran adalah, untuk pengambilan koordinat taman kehati.

Selain itu, JPU juga memeriksa saksi lainnya, seperti saksi ahli.

Pada berita sebelumnya, penyidik Kejati Sumbar telah menjerat 13 orang sebagai tersangka dari berbagai latar belakang mulai dari warga penerima ganti rugi, aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan nagari, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kelompok tersangka sebagai penerima ganti rugi berjumlah delapan orang yakni BK, MR, SP, KD, AH, SY, RF, dan SA yang diketahui juga merupakan perangkat pemerintahan Nagari.

Sementara lima tersangka lainnya adalah SS yang berlatar belakang perangkat pemerintahan Nagari, YW Aparatur Pemerintahan di Padang Pariaman, kemudian J, RN, US dari BPN selaku panitia pengadaan tanah.

Belasan tersangka itu diproses dalam sebelas berkas terpisah, beberapa di antaranya tercatat pernah mengajukan praperadilan namun ditolak oleh hakim.

Kasus itu berawal saat adanya proyek pembangun tol Padang-Sicincin pada 2020 dimana negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan.

Salah satu lahan yang terdampak adalah taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dimana uang ganti rugi diterima oleh orang per orang.

Setelah diusut lebih lanjut oleh kejaksaan ternyata diketahui bahwa taman KEHATI statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan daerah Padangpariaman.

Karena lahan itu termasuk dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) ke Parik Malintang pada 2007.

Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti rugi.

Lahan akhirnya dikuasai oleh Pemkab Padang Pariaman dengan membangun kantor Bupati (2010), Hutan Kota (2011), Ruang Terbuka Hijau (2012), Kantor Dinas Pau (2014), termasuk taman KEHATI (2014) berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektare.

Pembangunan dan pemeliharaan taman KEHATI saat itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Padang Pariaman.

Pada bagian lain, Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin menegaskan penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol.