Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumbar Zirma Yusri mengatakan pemberian
subsidi terus dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak pandemi
Covid-19. Sebanyak 127.361 usaha mikro di Sumatra Barat, mendapatkan
bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan upaya pemerintah
dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Bantuan senilai
Rp 2,4 juta telah direalisasikan melalui BNI dan BRI ke 127.361 pelaku usaha
berskala mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disaese (COVID-19) di
Sumatra Barat," kata, di Padang,Rabu (2/12).
Zirma mengatakan hampir semua UMKM di Sumbar terdampak Covid-19. Namun sampai
saat ini masih banyak yang belum terdata karena belum selesai disurvei. Selain
itu, ia menyebutkan saat ini jumlah UMKM di Sumbar mencapai 596.100, di luar
sektor pertanian dan peternakan.
"Apa lagi saat penerapan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB). Masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah dan
beberapa tempat usaha ditutup karena menjaga jarak antisipasi penularan
Covid-19," kata dia.
Kendati demikian ia mengatakan sejumlah UMKM
yang terdampak tersebut terus diupayakan agar mendapatkan bantuan. "Ada
yang menerima bantuan senilai Rp 500 ribu. Ada juga bantuan dari pemerintah
setempat berupa BLT senilai Rp 600 ribu dan bantuan dari koperasi sekitar Rp
208 ribu. Meskipun sedikit, setidaknya cukup membantu," kata dia.
Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar
terus berupaya memberikan pembinaan terhadap UMKM. Kemudian mengupayakan
pemasaran, dan mengimbau agar masyarakat tetap membeli produk lokal sendiri.
"Juga bekerja sama dengan pihak bank agar kredit yang diperuntukkan lebih
diutamakan untuk usaha mikro. Bagi yang belum mendapatkan akan tetap
diperjuangkan," kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan saat ini Dinas
Koperasi dan UMKM Sumbar kembali mengirimkan data 30 ribu pelaku usaha mikro
yang terdampak Covid-19 ke pusat. Ia berharap pelaku usaha mikro tersebut masih
bisa mendapat BPUM dari pemerintah.
Ia juga mendorong agar setiap daerah mendata
UMKM yang terdampak Covid-19. Kendati terkesan terdesak dan masih di tengah
pendemi Covid-19. Ia berharap data tersebut segera didapatkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan setelah pemerintah
memutuskan menerapkan masa kenormalan baru, sejumlah UMKM sudah mulai buka
kembali. Akan tetapi volume usaha masih 50 persen, tentu karena terdampak
Covid-19.
"Kita harapkan saat ini masyarakat harus
sama-sama membeli produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. Hal itu merupakan
salah satu usaha kita membantu mereka," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan Dinas Koperasi dan
UMKM Sumbar telah memindahkan anggaran APBD sekitar 52 persen untuk penanganan
Covid-19 di Sumbar. "Anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan dan
perjalanan dinas," kata dia
0 Comments