PADANG, - Serapan aspirasi masyarakat (reses) Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, yang digelar di Banang Cafe Nanggalo pada 2–5 September 2026 berlangsung hangat.
Puluhan warga yang hadir memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah terjadi di lingkungan mereka.
Dua isu utama yang paling banyak disuarakan warga dalam pertemuan tersebut adalah kerumitan tata cara pengurusan dana hibah serta perbaikan infrastruktur drainase atau riol yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.
Terkait dana hibah, masyarakat mengaku masih kebingungan memahami prosedur pengajuan proposal.
Banyaknya mata anggaran serta skema pembagian hibah yang beragam dari pemerintah daerah membuat pengurus organisasi, tempat ibadah, hingga kelompok masyarakat kerap mengalami kendala administratif.
Warga berharap adanya kejelasan alur dan pendampingan yang lebih intensif agar bantuan hibah tersebut benar-benar bisa diakses dan dirasakan manfaatnya secara tepat sasaran tanpa terbentur aturan yang membingungkan.
Sementara itu, persoalan infrastruktur pasca-bencana juga menjadi sorotan tajam. Warga mendesak agar pemerintah kota bersama DPRD segera merealisasikan perbaikan riol yang rusak.
Kondisi drainase yang tersumbat dan hancur dikhawatirkan memicu banjir susulan jika tidak segera ditangani secara cepat.
Menanggapi keluhan tersebut, Osman Ayub menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi warga hingga ke tingkat pembahasan anggaran Pemko Padang.
Menurutnya, masalah infrastruktur mendasar seperti riol dan kemudahan akses dana hibah bagi masyarakat adalah prioritas yang harus segera diselesaikan.
Politisi kawakan dari Partai Nasdem ini juga berjanji akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar perbaikan drainase pasca-bencana bisa masuk dalam skala prioritas penanganan cepat, sekaligus meminta OPD teknis memberikan sosialisasi yang lebih transparan terkait mekanisme dana hibah. (*)
Editor: Zamri Yahya, WU
"
/>
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment