DPRD Gelar Rapat Paripurna dengan Dua Agenda: Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Rekomendasi LKPJ Tahun 2025 Kota Padang

 

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna dengan Dua Agenda: Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Rekomendasi LKPJ Tahun 2025

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda rapat sekaligus diselenggarakan pada Senin, 6 April 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Padang Lt. II jalan Baginda Aziz By Pass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji. 

Dua agenda itu itu adalah Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ tahun 2025 dan Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi para wakil ketua: Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Selain itu, Sekretaris Dewan (Sekwan), Hendrizal Azhar juga tampak hadir dengan segenap anggota dewan.

Sementara itu, dipihak Pemerintah Kota Padang tampak hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Raju Minrofa Caniago, seganap Kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya. 

Hampir semua fraksi menyetujui LKPJ tahun 2025 itu. Namun ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing fraksi yang dipaparkan juru bicara tampil ke podium. 

Misalnya sebagai bentuk kontribusi konstruktif, Fraksi Partai NasDem menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan 

kebutuhan riil masyarakat.

2. Mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten.

3. Mengoptimalkan PAD melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan.

4. Memperkuat sektor unggulan daerah, khususnya UMKM, pariwisata, dan 

ekonomi kreatif.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

6. Memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi yang 

terintegrasi.

8. Memperkuat fungsi pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

9. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan perencanaan program agar penyerapan anggaran lebih optimal. 

10. Menguatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama pada proyek-proyek strategis. 

11.Mendorong peningkatan proporsi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

"Masukan dan tanggapan multi dimensi yang telah diberikan oleh DPRD Kota Padang, terutama pimpinan dan anggota Pansus LKPJ Wali Kota Padang, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan," ujar Fadly Amran dalam sambutannya.

Fadly Amran mengakui bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan oleh Pemerintah Kota Padang pada 2025 belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, pihaknya berharap DPRD Kota Padang terus memberikan masukan guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.

“LKPJ ini bukan hanya sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelaksanaan program-program kerja . LKPJ ini juga akan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya,” pungkas Fadly Amran. 

Dengan persetujuan ini, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan masukan dari DPRD sebagai langkah perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.