Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambatnya progres pembangunan flyover (jalan layang) Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat.
Berdasarkan peninjauan langsung pada akhir Januari 2026 lalu, progres proyek strategis nasional ini baru mencapai sekitar 12 persen.
"Saya dipaksa untuk mempercepat proses peletakan batu pertama (groundbreaking), dengan janji dari pihak pemerintah daerah bahwa terkait pembebasan lahan akan diselesaikan" ungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Berdasarkan laporan per 29-30 Januari 2026, poin-poin utama yang menjadi kendala tersebut yakni;
- Pembebasan Lahan yang Belum Tuntas,
Menteri PU menegaskan bahwa masalah utama yang menghambat proyek senilai Rp2,793 triliun ini adalah persoalan pembebasan lahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
- Alat Berat Menganggur,
Akibat lahan yang belum siap, alat berat yang sudah disiapkan di lokasi tidak dapat bekerja maksimal, sehingga progres fisik sangat minim.
- Masalah Kawasan Hutan,
Selain lahan masyarakat, pembebasan lahan juga bersinggungan dengan kawasan hutan yang memerlukan penanganan khusus/izin Kementerian Kehutanan.
Terkait poin-poin tersebut, Menteri PU mengingatkan agar Pemda Sumbar segera menyelesaikan masalah lahan agar tidak berlarut-larut, seperti kasus yang terjadi pada pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, yang juga terkendala terkait pembebasan lahan.
Dampak keterlambatan ini mengancam target penyelesaian proyek, padahal flyover ini sangat krusial untuk mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan lalulintas (menghindari tikungan ekstrem/kecelakaan), dan memperlancar logistik di jalur Padang-Solok.
Menteri PU mendesak agar stakeholder di daerah lebih serius dan proaktif dalam mempercepat verifikasi dan penyelesaian pembebasan lahan, terutama di area yang berstatus Penlok (Penetapan Lokasi) harapnya.
(dn/*)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment