Membangun Integritas Anti-Korupsi di Sumatera Barat Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Oleh : Muhammad Akbar Ansyarullah,dengan nim (2410833033), Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas 

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. 

Berbagai kasus penyimpangan anggaran publik, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan menunjukkan bahwa integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih perlu diperkuat. 

Untuk Sumatera Barat, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya memiliki landasan moral dan kultural yang sangat kuat, yaitu falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Prinsip ini telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau dan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun budaya integritas anti-korupsi. 

 ABS-SBK menegaskan bahwa adat harus bersumber pada syariat, dan syariat bersumber pada Al-Qur’an. 

Dengan kata lain, nilai-nilai adat dan agama saling berkelindan sebagai pedoman moral masyarakat. 

Dalam konteks integritas, prinsip ini menuntun individu untuk bersikap jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. 

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat anti-korupsi yang menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan harta publik.

Penerapan ABS-SBK sejatinya merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk mencegah korupsi. Jika aparatur publik di Sumatera Barat benar-benar menginternalisasi nilai “amanah” sebagai perintah agama dan adat, maka jabatan tidak lagi dipandang sebagai kesempatan mencari keuntungan pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Tuhan. Begitu pula nilai “malu” atau siriang dalam adat Minangkabau dapat menjadi kontrol sosial yang mencegah seseorang melakukan tindakan tercela seperti korupsi. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi ABS-SBK dalam birokrasi tidak selalu berjalan ideal. Masih ditemukan praktik nepotisme, politik balas jasa, serta lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara nilai adat-agama dengan praktik pemerintahan modern. Nilai ABS-SBK sering dijadikan identitas budaya, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan dalam etos kerja dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, integritas anti-korupsi di Sumatera Barat perlu dibangun melalui kolaborasi antara nilai lokal dan mekanisme modern. Pertama, revitalisasi nilai ABS-SBK dalam pendidikan dan pembinaan aparatur menjadi penting, agar nilai agama dan adat tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi menjadi prinsip kerja sehari-hari. Kedua, reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik perlu diperkuat untuk mengurangi peluang penyimpangan. Ketiga, pengawasan masyarakat berbasis nilai adat perlu digerakkan kembali, sehingga tokoh adat dan tokoh agama dapat menjadi pengingat moral bagi pejabat publik dan masyarakat luas.

Selain itu, perguruan tinggi di Sumbar memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesadaran integritas generasi muda. Mahasiswa sebagai kelompok kritis dapat berpartisipasi dalam penelitian, kampanye sosial, dan advokasi kebijakan untuk memastikan nilai ABS-SBK tercermin dalam praktik pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip Minangkabau yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu pilar kehidupan. 

Jika nilai ABS-SBK dihidupkan kembali secara konsisten dan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang maju, bersih, dan bermartabat. 

Integritas bukan hanya tuntutan demokrasi modern, tetapi telah lama tertanam dalam jati diri masyarakat Minangkabau. 

Dengan menguatkan nilai adat dan syarak sebagai landasan moral, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas hukum, tetapi juga tanggung jawab budaya dan spiritual masyarakat Sumbar.