Bencana di Sumatera dan Kapabilitas Distributif Sistem Politik

Oleh;  Nazhifa ewanda mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas universitas Andalas Padang 

Bencana alam masih menjadi peristiwa yang sering terjadi di wilayah Sumatera, mulai dari banjir, longsor, hingga kebakaran hutan. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. 

Dalam situasi seperti ini, perhatian tidak hanya tertuju pada penyebab bencana, tetapi juga pada bagaimana sistem politik bekerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. 

Salah satu aspek penting yang dapat dikaji adalah kapabilitas distributif sistem politik.

Kapabilitas distributif dalam sistem politik merujuk pada kemampuan pemerintah dalam membagikan sumber daya, barang, dan layanan publik kepada masyarakat. Almond dan Powell menjelaskan bahwa “distributive capability refers to the ability of a political system to allocate goods, services, and resources to individuals and groups in society” (1966). Konsep ini menjadi sangat relevan dalam penanganan bencana, karena masyarakat membutuhkan bantuan yang cepat, tepat, dan merata untuk dapat bertahan dan pulih dari dampak yang dialami.

Dalam konteks bencana di Sumatera, kapabilitas distributif pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Bantuan logistik dan dana darurat sering kali tidak langsung sampai ke lokasi terdampak, terutama di daerah pedalaman atau wilayah yang aksesnya terbatas. Selain itu, proses distribusi kerap terhambat oleh birokrasi yang panjang serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya tersedia, mekanisme penyalurannya belum berjalan secara optimal.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan. Tidak semua kelompok masyarakat terdampak menerima bantuan sesuai kebutuhan mereka. Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah terkadang justru terlewatkan. Padahal, dalam penanganan bencana, distribusi bantuan yang tepat sasaran sangat menentukan efektivitas kebijakan. BNPB menyatakan bahwa “kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan sangat menentukan efektivitas penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak” (BNPB, 2022).

Jika dilihat lebih jauh, lemahnya distribusi bantuan mencerminkan bahwa penanganan bencana masih bersifat reaktif. Pemerintah cenderung bergerak setelah bencana terjadi, tanpa didukung oleh sistem distribusi yang benar-benar siap digunakan. Seharusnya, kapabilitas distributif dibangun melalui perencanaan jangka panjang, seperti pemetaan wilayah rawan bencana, penyediaan logistik cadangan, serta sistem pendataan korban yang terintegrasi.

Berdasarkan analisis terhadap penanganan bencana di Sumatera, penguatan kapabilitas distributif perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan penyaluran bantuan dapat menjadi langkah yang perlu diperkuat. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, bantuan dapat diterima masyarakat secara lebih cepat dan adil.

Sebagai penutup, bencana di Sumatera menunjukkan bahwa kapabilitas distributif sistem politik memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat. Negara tidak hanya dituntut memiliki sumber daya, tetapi juga kemampuan untuk menyalurkannya secara efektif kepada mereka yang membutuhkan. Kapabilitas distributif yang kuat menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem politik dalam menghadapi krisis dan menjamin kesejahteraan masyarakat.