Plt Kadisdik Pasaman Ingatkan Pentingnya Guru Non-ASN untuk Memiliki Perlindungan Sosial.

TEKS FOTO: Foto bersama usai acara monev kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN dan tendik SD-SMP se-Pasaman bersama Kejaksaan Negeri Pasaman di Lubuk Sikaping, Selasa (18/11/2025).

Pasaman - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Gunawan, mengingatkan pentingnya bagi guru non-ASN untuk memiliki perlindungan sosial.

"Agar kita bisa tenang dan nyaman dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat," ujar Gunawan dalam sambutannya pada kegiatan monev kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN dan tendik SD-SMP se-Pasaman bersama Kejaksaan Negeri Pasaman di Lubuk Sikaping, Selasa (18/11/2025).

Acara itu antara lain dihadiri Kajari yang diwakili Kasi Datun Kejari Pasaman Munawir SH MH, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi

Iddial Chaniago Kepala BPJS Cabang Pasaman Andry Fauzan, dan undangan lainnya.

Menurut Gunawan, kalau guru ASN memiliki perlindungan sosial melalui Taspen, maka para guru dan tenaga pendidik non-AS bisa melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dijelaskan Gunawan, dari 250 lembaga pendidikan di daerah itu, tercatat guru non-ASN sekitar 4.000 orang. "Sebagian di antaranya sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya 

Gunawan menilai kegiatan monev itu penting, antara lain untuk mengetahui tingkat keaktifan masing-masing peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga bila diperlukan, kita bisa mengklaim apa yang menjadi hak kita," ucapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Iddial Chaniago menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak memberi batasan biaya bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

"Akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh," ujar Iddial, sambil menambahkan bahwa peserta akan dirawat di rumah sakit pemerintah kelas l, sementara untuk rumah sakit kelas II.

Kajari yang diwakili Kasi Datun Kejari Pasaman Munawir SH MH, menjelaskan keberadaan kejaksaan di acara BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk memeriksa para peserta.

"Kapasitas kami di sini adalah sebagai jaksa pengacara negara," sebut Munawir. "Dalam konteks ini kami sudah menjalin MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

Intinya, menurut Munawir, dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program-programnya.

Munawir menyebut tingkat kepesertaan para guru di Pasaman di BPJS Ketenagakerjaan yang masih tergolong rendah. "Tugas kami adalah bagaimana angka kepesertaan guru bisa ditingkatkan," sebutnya. (spa)