Yang Bermasalah Pemerintahannya atau Rakyatnya? Menelisik Akar Krisis Moral dan Sosial di Indonesia

 

Muhammad Kevin Saputra

Mahasiswa Ilmu politik universitas andalas

Pertanyaan tentang siapa yang lebih bermasalah, pemerintah atau rakyat,selalu menjadi bahan diskusi yang menarik sekaligus penuh perdebatan. Banyak kasus di dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa permasalahan bangsa tidak bisa hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan memiliki tanggung jawab besar,namun rakyat sebagai pemilik kedaulatan juga memikul peran penting. Perdebatan mengenai siapa yang paling bersalah sering kali hanya berujung pada saling tuding, padahal esensi masalahnya justru terletak pada hubungan timbal balik antara keduanya. Dalam teori politik klasik, pemerintah diibaratkan sebagai "nahkoda kapal" yang bertugas membawa rakyat menuju tujuan bersama, yakni kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding rakyat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Jika pemerintah korup, maka pembangunan tersendat. Jika hukum dijalankan dengan tebang pilih, maka keadilan menjadi ilusi. Kasus-kasus seperti penyalahgunaan anggaran, mafia peradilan, atau penyimpangan proyek infrastruktur adalah contoh nyata ketika pemerintah gagal menjalankan peran fundamentalnya. Rakyat wajar merasa kecewa, karena mereka sudah mempercayakan suaranya melalui pemilu, namun hasilnya justru tidak mencerminkan harapan.Selain itu, pemerintah juga sering dinilai bermasalah ketika birokrasi berjalan lambat dan berbelit. Misalnya, urusan perizinan usaha yang seharusnya sederhana, justru dipersulit oleh prosedur panjang atau pungutan liar. Hal ini tidak hanya merugikan rakyat kecil, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi. Dengan posisi yang begitu menentukan, pemerintah memang layak dipertanyakan ketika masalah bangsa tak kunjung terselesaikan.

Di sisi lain, rakyat bukan hanya objek dari kebijakan, melainkan juga subjek yang ikut membentuk jalannya sistem. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, sering kali rakyat sendiri yang turut memperparah masalah bangsa. Contoh nyata dapat dilihat dari budaya politik uang. Banyak pemilih yang dengan sadar menjual suaranya kepada calon tertentu karena iming-iming uang atau sembako. Akibatnya,mereka turut berkontribusi melanggengkan praktik politik yang tidak sehat. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, rakyat kerap mengabaikan aturan kecil: membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, atau menghindari pajak. Jika perilaku-perilaku kecil ini dibiarkan, maka dampaknya akan menggunung menjadi masalah besar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah.Sehebat apapun pemimpin, jika rakyat tidak disiplin, maka perubahan akan berjalan sangat lambat. Rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik, karena dalam demokrasi pemimpin dipilih langsung dari suara rakyat. Dengan kata lain, kualitas pemerintah sangat bergantung pada kualitas rakyatnya. Pemerintah dan rakyat sebenarnya tidak bisa dipisahkan.Hubungan keduanya ibarat dua sisi mata uang. Pemerintah yang ideal tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat yang patuh dan aktif, sementara rakyat yang tertib akan kesulitan berkembang jika pemerintahnya korup. 

Di negara-negara Skandinavia, misalnya, kemajuan tercapai karena