Menimbang Efektivitas Kebijakan Publik di Era Digital: Antara Partisipasi dan Politisasi

 

Foto pertemuan antara pejabat pemerintah & diplomat  gambar ini menunjukkan proses formal kebijakan digital/governance (negosiasi, pembahasan regulasi digital). Cocok untuk bagian efektivitas kebijakan, pengambilan keputusan, dan peran institusi.

Oleh: Naila Nandini Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. 

Pemerintah di berbagai level kini

berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses penyusunan kebijakan—mulai dari pengumpulan data, konsultasi publik, hingga evaluasi kebijakan. 

Namun, muncul pertanyaan penting: apakah digitalisasi

benar-benar membuat kebijakan publik lebih efektif dan partisipatif?

Kebijakan publik idealnya merupakan hasil dari proses rasional yang

mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dalam teori klasik,

kebijakan yang baik lahir dari analisis masalah yang mendalam, perumusan

alternatif solusi, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan. 

Akan tetapi, dalam praktiknya, dinamika politik dan kepentingan tertentu sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi arah kebijakan.

Digitalisasi dan Partisipasi Publik

Era digital membawa harapan baru bagi demokrasi partisipatif. 

Pemerintah kinidapat menjaring aspirasi masyarakat melalui platform digital seperti e-musrenbang, portal pengaduan publik, hingga media sosial resmi.

Partisipasi publik yang dahulu terbatas pada forum tatap muka kini meluas ke ruang daring yang dapat diakses siapa saja.

Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah di Indonesia mulai menerapkan

sistem “open data” untuk membuka akses informasi kebijakan secara transparan. 

Hal ini memungkinkan masyarakat, akademisi, maupun media untuk ikut menilai efektivitas program yang dijalankan. Transparansi sepertiini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas dan partisipasi publik.

Namun, perlu diakui bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan

kesempatan yang sama dalam mengakses ruang digital. Kesenjangan digital (digital divide) masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas. 

Akibatnya, kebijakan yang disusun

berdasarkan masukan digital berpotensi hanya mewakili suara kelompok tertentu—biasanya mereka yang tinggal di perkotaan atau memiliki literasi digital tinggi.

Politik di Balik Kebijakan Publik 

Selain isu partisipasi, digitalisasi kebijakan publik juga membuka ruang baru

bagi politisasi. Data dan opini publik yang beredar di media sosial kerap

dimanfaatkan untuk membangun citra politik, bukan untuk memperbaiki

kualitas kebijakan. Banyak keputusan yang diambil lebih karena tekanan opini

publik atau kepentingan elektoral, bukan hasil analisis objektif terhadap

masalah publik.

Fenomena “populisme digital” ini bisa dilihat dalam kebijakan yang terlalu

cepat direspons demi popularitas, namun kurang matang dalam perencanaan

dan implementasi. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak jarang gagal mencapai

tujuannya, bahkan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Menuju Kebijakan Publik yang Adaptif dan Inklusif

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu menyeimbangkan dua

hal: inovasi digital dan kualitas proses kebijakan. Digitalisasi memang

mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi kebijakan publik tetap

membutuhkan prinsip dasar yang kuat—rasionalitas, transparansi, dan

keadilan sosial.

Partisipasi publik harus dirancang bukan sekadar formalitas, tetapi

benar-benar menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan. Pemerintah

dapat memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan komunitas

masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan

yang lahir bukan hanya reaktif terhadap opini sesaat, melainkan berdasarkan

kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, perlu upaya serius untuk mempersempit kesenjangan digital. Akses

internet yang merata dan peningkatan literasi digital adalah syarat utama agar

seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan. Tanpa

itu, digitalisasi hanya akan memperkuat ketimpangan dan memperlemah

legitimasi kebijakan publik.

Penutup

Era digital menawarkan peluang besar untuk mewujudkan kebijakan publik

yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Namun, tanpa kesadaran etis dan

kemampuan analisis yang baik, digitalisasi justru bisa menjadi

bumerang—menjadikan kebijakan sekadar alat politik, bukan instrumen kesejahteraan.Kuncinya terletak pada keseimbangan antara teknologi dan tata kelola yang baik. 

Kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang tidak hanya lahir ldari algoritma dan data, tetapi juga dari empati, integritas, dan keterlibatan nyata masyarakat