Jalan Berlobang Pekanbaru : Antara Keluhan Warga dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Oleh M. Rafa Viandra Kafabi. Universitas Andalas Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Infrastruktur jalan selalu menjadi urat nadi bagi perkembangan sebuah kota. Jalan bukan hanya sekedar jalur transportasi, tetapi juga penentu kelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, hingga keselamatan pengguna. Di kota kota besar, kualitas jalan sering kali menjadi cermin tata Kelola pemerintahan. Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, tidak terkecuali menghadapi persoalan ini. Kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan, Pendidikan, dan pemerintahan ini justru bergulat dengan masalah klasik jalan rusak dan berlubang.

Bila kita menelusuri beberapa ruas jalan di Pekanbaru, pemandangan lubang, retakan, hingga aspal yang mengelupas bukanlah hal asing. Bahkan di ruas utama yang ramai dilintasi kendaraan roda empat maupun roda dua, kondisi ini sudah cukup menganggu. Masalah jalan rusak bukan sekedar menurunkan kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan, merusak kendaraan warga, serta menambah biaya transportasi.

Permasalahan ini semakin serius karena menyentuh banyak titik. Data dari pemerintah Kota Pekanbaru mencatat ada 1.768 titik jalan rusak yang harus segera diperbaiki (Cakaplah, 2025). Dari total panjang jalan rkota sebesar 1.277 kilometer, sekitar 400 kilometer berada dalam kondisi rusak, baik sedang maupun berat (Jurnal Administrasi Publik Universitas Riau, 2023). Angka ini menunjukkan betapa masifnya masalah yang dihadapi kota.

Kerusakan jalan di Pekanbaru bukan hal baru. Keluhan warga sudah terdengar bertahun-tahun, namun masalah ini seolah tak pernah selesai. Pada 2022, Dinas PUPR Pekanbaru sempat memetakan lokasi jalan berlubang dan memperbaiki beberapa ruas, seperti Jalan Sakuntala (Cakaplah, 2022). Sayangnya, perbaikan itu hanya bersifat sementara. Saat musim hujan tiba, lubang-lubang kembali muncul, memperlihatkan bahwa masalah ini terus berulang.

Warga Pekanbaru tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan keluhan melalui media sosial, forum warga, hingga aksi simbolis seperti menanam pohon di lubang jalan sebagai bentuk protes. Keluhan yang muncul beragam: kendaraan cepat rusak, risiko kecelakaan akibat lubang tak terlihat, hingga waktu tempuh yang molor karena harus menghindari jalan rusak. “Sudah bertahun-tahun dilaporkan, tapi lubang itu masih ada,” kata warga, mencerminkan rasa frustrasi sekaligus harapan agar pemerintah serius menangani masalah ini.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR telah berupaya mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain perbaikan dengan metode tambal sulam dan overlay untuk jalan yang rusak parah, pemetaan titik-titik prioritas untuk pengerjaan yang lebih teratur, serta alokasi anggaran khusus. Pada 2025, anggaran hampir Rp50 miliar dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan (BPK Riau, 2025). Pemerintah juga menargetkan perbaikan 29 ruas jalan tahun ini, dengan Wali Kota langsung meninjau progres di lapangan (Riauin, 2025). Respons cepat terhadap laporan warga, seperti jalan longsor, juga mulai dilakukan untuk mencegah kerusakan meluas (Riau1, 2025).

Meski langkah-langkah ini patut diapresiasi, kenyataannya masih banyak jalan yang belum tersentuh perbaikan. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah strategi yang ada sudah cukup mengatasi akar masalah, atau hanya sekadar menutup lubang sementara?

Menurut saya, penanganan jalan rusak di Pekanbaru masih bersifat jangka pendek. Perbaikan tambal sulam memang bisa meredam keluhan sejenak, tetapi jalan sering kembali rusak dalam hitungan bulan, terutama setelah hujan. Selain itu, kurangnya transparansi menjadi sorotan. Warga sering tidak tahu kapan jalan akan diperbaiki, berapa anggarannya, atau siapa kontraktornya. Tanpa keterbukaan, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai pemerintah sepenuhnya.

Solusi yang lebih baik adalah mengubah pola pikir dari reaktif menjadi proaktif. Pertama, pemerintah perlu fokus pada kualitas perbaikan, bukan hanya kuantitas. Jalan yang diperbaiki harus tahan lama, bukan asal tambal. Kedua, transparansi harus ditingkatkan dengan menyampaikan informasi jelas tentang rencana perbaikan dan anggarannya. Ketiga, libatkan warga secara aktif, misalnya melalui aplikasi pelaporan berbasis peta. Dengan aplikasi ini, warga bisa melaporkan jalan rusak secara langsung, dan pemerintah bisa menindaklanjuti sambil memperlihatkan progres secara terbuka.

Masalah jalan rusak di Pekanbaru bukan hanya soal lubang dan aspal, tetapi juga tentang tata kelola, komitmen pemerintah, dan keselamatan warga. Sebagai pusat ekonomi Riau, Pekanbaru membutuhkan infrastruktur jalan yang andal untuk mendukung aktivitas warga dan perekonomian. Jika infrastruktur dasar saja bermasalah, bagaimana kota ini bisa bersaing dengan daerah lain?

Sebagai penutup, jalan yang baik adalah hak warga, bukan sekadar janji pemerintah. Lubang di jalan jangan lagi menjadi simbol lubang dalam tata kelola. 

Jika Pekanbaru ingin menjadi kota modern, infrastruktur jalan harus menjadi bukti nyata, bukan hanya wacana.

Mari bersama dorong perubahan menuju kota yang lebih baik!