Fakta Baru Kasus Keracunan MBG: Kontaminasi atau Kelalaian? Pemerintah Pastikan Kasus Ini Ditangani Serius”

Oleh: Diva Indrya Rizky Rambe.                Ilmu Politik Universitas Andalas

https://share.google/images/70h0Zp2Gu9kup0Akt

Investigasi awal terkait kasus keracunan MBG mengungkap kemungkinan adanya kontaminasi pada bahan baku. Namun, pakar pangan menilai ada kemungkinan kesalahan dalam proses produksi. Atau malah dengan alokasi anggaran super jumbo Rp 335 triliun dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, MBG berpotensi besar menjadi ladang korupsi oleh para elite politik. Tak heran, MBG justru telah menelan ribuan korban.

Terduga bahwa 6.452 (kurang lebih) siswa/siswi menjadi korban keracunan akibat “mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah, membuat banyak masyarakat resah akan program ini. Akibat banyak nya kejadian yang memakan banyak korban, para pakar gizi mengangkat bicara bahwasanya kebijakan program ini akan segera dihentikan sementara, dan kembali di evaluasi.

Dari maraknya kasus-kasus persoalan MBG membuat orang tua trauma dan menyarankan kepada anaknya untuk tidak konsumsi MBG tersebut. "Saya pikir kalau dapat makan gratis bisa meringankan [beban], tapi ini bukannya meringankan malah [mau] membunuh. Tidak usah lagi makan gratis, daripada keracunan," tutur Fitri Febrianti, salah satu orang tua di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan.

Dari awal terjalannya kebijakan ini, sudah banyak sekali yang menjadi korban atas kebijakan MBG ini. Kenapa para pemerintah tidak menindak lanjuti ini dengan cepat? Ini bukan hanya tentang gizi saja, tetapi juga bisa merenggut nyawa siswa/siswi akibat keracunan. Pemerintah harus bersikap tegas akan tragedi ini.

Program MBG ini dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) karena merampas hak siswa/siswi dalam kebebasan di pendidikan. Seharusnya para anak-anak mendapatkan fasilitas/perilaku yang mendukung akan proses belajar, tetapi malah membuat mereka terhambat dan kesusahan akibat kecerobohan pemerintah atas kebijakan MBG tersebut.

Jika dihubungkan dengan banyak nya anggaran APBN yang dipakai untuk program ini sangat tidak relevan dengan hasil yang disalurkan kepada anak-anak. Dari hal ini, apakah ini bisa dikatakan kelalaian atau kontaminasi? Jika kelalaian, mengapa pemerintah tidak tegas akan keamanan dari penyaluran MBG? Jika kontaminasi, apakah dari hasil makanan yang akan dikonsumsi tidak diperiksa ulang? Tidakkah para penyalur tegas akan kebersihan dari makanan tersebut?

Kejadian ini bukan hanya di satu daerah saja, banyak sekali daerah yang terkena dampak dari MBG ini. Terjadi terus menerus, sehingga rumah sakit setempat penuh karena anak-anak terkena imbasnya akibat kesalahan fatal yang telah dilakukan pemerintah.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara Program MBG. Indef berharap program dengan alokasi anggaran Rp 333 triliun tersebut bisa dievaluasi secara menyeluruh. Program ini dinilai sudah menimbulkan banyak masalah meski baru delapan bulan berjalan. Hingga Indonesian Corruption Watch mendesak dengan memberi dorongan penuh terhadap pemerintahan Prabowo untuk menghentikan seluruh program MBG ini. ICW juga menilai bahwa permasalahan kericuhan dari program ini tidak lagi bisa dimaklumi.

"Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani ketika ditemui di Kantor ICW, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Tetapi program ini tidak sepenuhnya diberhentikan, tetapi di evaluasi dan dibenahi terus menerus agar program ini berjalan dengan seharusnya. Sebagaimana program dari kebijakan ini banyak sisi positif nya, tetapi karena para pemerintah yang mengkuras korup terhadap anggaran-anggaran yang diberikan menjadikan program ini banyak hambatan dan dampak negatifnya bagi anak-anak Indonesia.

Ditengah-tengah banyaknya motivasi untuk membuat generasi emas yang bergizi, kini dihadapkan dengan kericuhan akan keracunan didalam MBG tersebut: apakah ini akan terus dibenahi? Atau malah menjadi terus tersandung oleh insiden demi insiden yang menggerus kepercayaan publik? Semua ada ditangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Pastinya masyarakat ingin generasi yang akan datang adalah orang-orang yang sudah dibekali sedari dini, salah satunya ialah gizi anak. Dari alokasi anggaran yang telah diberikan, dengan begitu besarnya anggaran tersebut kita sebagai masyarakat menilai “Kemana anggaran tersebut? Sehingga banyak MBG yang tidak higenis”.

"Untuk itu, kita kasih kesempatan kepada MBG (BGN) untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ujar Dasco.

https://news.detik.com/berita/d-8130809/bareskrim-turun-tangan-investigasi-rentetan-kasus-keracunan-mbg

https://news.detik.com/berita/d-8130809/bareskrim-turun-tangan-investigasi-rentetan-kasus-keracunan-mbg

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo