Warga Perantau Asal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Di Papua, Bukanlah Mata-mata Tapi Pedagang & Berjualan

Penulis:Obral Chaniago

Inalillahi Wainnailaihi Raji'un.

Semoga amal ibadahnya almarhum dilimpahkan Allah.

Mohon maaf sebelumnya atas meninggalnya dunsanak Kito.

Tetapi, terkait almarhum tewas menjadi korban penembakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kita harapkan Bupati Pesisir Selatan Hendra Djoni, semoga dapat menelusuri sebab & musabab almarhum Joni Hendra korban penembakan KKB, yang terkesan dengan dugaan "unsur disengaja".

Kita me-review masa lalu, ketika mantan Wakil Gubernur Sumbar almarhum Nasrul Abit langsung mendatangi Papua bersamaan dengan Alirman Sori ketika Alirman Sori sebagai anggota DPR RI waktu itu.

Terkait dengan korban terbunuhnya beberapa orang warga perantau asal Kabupaten Pesisir Selatan disaat konflik berdarah, sehingga Nasrul Abit berhasil memindahkan beberapa orang PNS warga asal Pesisir Selatan yang berkeinginan untuk kembali pulang kampung menjalankan tugasnya sebagai ASN.

Diamati, perihal ini ada yang mengusik pemikiran "Apakah Secara Kebetulan Beberapa Orang Warga Perantau Asal Pesisir Selatan" menjadi korban tewas terbunuh ? Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Kemungkinan hal ini sangat perlu ditelusuri akar permasalahannya.

Apakah - karena kecemburuan sosial, atau disebabkan kecemburuan sosial dengan sesama perantau yang asal dari daerah Sumatera Barat.

Dugaan penuh dendam & kebencian dengan korban tak dipungkiri ada orang melampiaskan rasa sakit hati, sehingga memanfaatkan situasi daerah konflik untuk menguntit & memusnahkan korban dengan dugaan sebagai orang suruhan anggota KKB secara berbayar.

Karena sejarah masa lampau - tetap saja terulang seperti pengkhianatan Gestapu PKI masa lalu juga demikian. Orang-orang yang penuh dendam & kecemburuan sosial memanfaatkan situasi seperti ini sebagai daerah konflik. Di duga otak pelaku tak takkan jauh dari profesi yang sama untuk mencapai tujuannya.

Sehingga sangat tepat sekali Pemerintah NKRI menetapkan KKB sebagai kelompok kriminal bersenjata, bukan kombatan yang bercita-cita merebut kemerdekaan.

Dan, pemerintah pantas menumpas KKB sampai ke akar-akarnya dengan setara pasukan 2 kali lipat dari sebelumnya untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata - sesuai level & tensi kejahatan yang dilakukan KKB.

Diamati lebih dalam, selagi KKB melakukan penembakan dan pembantaian terhadap warga sipil & sepanjang itu KKB di cap sebagai kriminal bersenjata, bukan kombatan.

Karena kombatan adalah orang-orang atau kelompok mayoritas bercita-cita merebut kemerdekaan.

Namun, bila KKB ditetapkan oleh pemerintah NKRI sebagai "Kombatan" maka pemerintah NKRI harus menabuh "genderang perang terbuka" secara internasional dengan KKB, bukan menumpas kriminal bersenjata.

Selagi pemerintah menumpas kriminal bersenjata atau KKB, maka peluang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berseberangan warga sipil vs warga sipil sebagai otak pelaku pembunuhan, baik sesama penduduk pribumi maupun pendatang dengan berbayar kepada pelaku penembakan.

Apabila pemerintah NKRI tidak mau meningkatkan jumlah pasukan yang ditempatkan di daerah "situasi panas bersenjata api" yang setara dengan kejahatan KKB, maka bisa dikatakan secara garis besar dengan dugaan "Papua Sebagai Mainan Pusat" yang mengeruk sumber daya alam Papua secara ilegal melalui pelaku usaha seperti pertambangan ilegal yang dibeking oleh orang-orang berpengaruh secara terselubung.

Sebaliknya, pemerintah NKRI sangat perlu berhati-hati seyogianya untuk menetapkan KKB sebagai Kombatan.

Status penumpasan Kombatan harus dengan perang terbuka secara internasional yang disyaratkan memperoleh dukungan plus-minus dari sejumlah negara yang ada di dunia internasional.

Terkait kita perlu merujuk pada masa lampau dengan lepasnya dari pangkuan ibu Pertiwi seperti Timor Timur di masa presiden RI Soeharto.

Pemerintah NKRI menetapkan kelompok bersenjata pimpinan Xanana Gusmao sebagai Kombatan merebut kemerdekaan.

Akhirnya NKRI kalah perang & Tomor Timur pun mencapai kemerdekaan - sekarang sebagai negara tetangga RI, Timor Leste - yang memperoleh dukungan mayoritas negara di belahan dunia internasional.

Kemungkinan hal ini bukan berati tak masuk akal - musuh itu orang terdekat secara histori. Budaya Papua dilihat dikenal baik dan lembut hanya saja gimic nya saja yang berbeda.

Informasi tak resmi sekarang sedang berkembang di Papua - sehubungan dengan tewas ditembak KKB korban Joni Hendra (pengguna akun Facebook- N Mikha Dimara) mengomentari, "Stop ke Papua Krn bgs Papua berjuang untuk siap merdeka Amin jangan mati sia sia kalau JD mata mata kolonial Indonesia) mengomentari di postingan BERITA BIAK NUNFOR.

Dengan demikian, kita berharap kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendra Djoni dengan latar belakang beliau sebagai polisi akan dapat menelusuri dengan cara diplomasi beliau sebagai bupati, tentu bisa berkoordinasi dengan petugas disana.

Kenapa demikian, TKI saja diluar negeri sana - yang jelas-jelas melanggar hukum, namun hak pembelaan hukum dari negara Indonesia terus diberikan hak bantuan hukum.

Bukan latah berharap demikian - hal ini terjadi sudah ya ke 2 kalinya yang masih warga perantau asal Pesisir Selatan.

Pertanyaannya juga "ada apa dengan perantau asal Pesisir Selatan di Papua - kita ini NKRI" sangat diperlukan pengamatan psikologi yang mendalam - supaya warga Pesisir Selatan yang lainnya tak kecewa.

Dengan tak mengurangi rasa hormat kita sebagai rakyat & bangsa yang dibalut dengan 4 konsep pembangunan kebangsaan, yakni dengan Panca Sila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI - negara ini di satukan dengan slogan Indonesia.

Secara intelegensi - perihal ini sangat perlu ditelusuri - kita berharap demikian kepada Bupati Pesisir Selatan.

Kalau bicara soal daerah konflik - lalu yang korban penembakan dengan senjata api laras pendek - justru senjata api yang dipergunakan itu menjadi persoalan besar.

Daerah konflik yang bertikai antar combat vs NKRI, bukan perantau yang menjadi sasaran.

Dalam hal bupati Pesisir Selatan sangat perlu merespon dengan penjelasan melalui ekspos bupati dengan jumpa pers dengan wartawan, bahwa pendatang atau perantau & pegawai pemerintah serta pekerja swasta lainnya asal Pesisir Selatan perlu perlindungan hukum disana.

"Bahwa warga asal Pesisir Selatan yang berada di daerah konflik dalam artian sempit dan Papua secara luasnya, bukan tentara, dan bukan juga sebagai mata-mata - tetapi warga perantau asal Pesisir Selatan adalah pedagang yang berjualan diberbagai tempat tinggal, disana.

Tentang peristiwa ini juga yang telah kedua kali dari yang sebelumnya, sangat perlu direspon & tanggapan oleh berbagai pihak publik - terutama sekali bagi pejabat publik, birokrasi & aparat berwenang serta politisi diberbagai tingkatan untuk dapat merespon tragedi, ini.

Diamati, dua kali tragedi yang sama yang dialami warga perantau dari daerah asal Pesisir Selatan dengan berbeda lokasi dan waktu serta tempat kejadian.

Pihak berwenang sangat perlu merespon - dugaan tendensius & modus apa yang terjadi, ada atau tidaknya issue sara yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk membenci perantau asal Pesisir Selatan.

Perihal ini - tidak bisa dibiarkan begitu saja berlalu - tanpa adanya tindakan yang me-respon serius ?