Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD Sumbar Muhidi Tanggapi Serius Isu Kekerasan Berbasis Gender bersama NPWCC

 



Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima audiensi Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat bersama dinas P3AP2KB Sumbar dan stocholder lainnya dengan mengusung dialog mengenai Usulan optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa  diselenggarakan diruangan khusus 2 DPRD Sumbar Senen 13/1


 Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan, mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membahas penanganan kekerasan berbasis gender yang semakin meningkat.


Kasus kekerasan terhadap perempuan terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yang mendorong NPWCC untuk berupaya memastikan pemulihan korban dilakukan secara komprehensif.




Dalam pertemuan tersebut, diskusi fokus pada bagaimana mengoptimalkan penanganan serta pemulihan korban kekerasan berbasis gender di daerah ini.


Direktur NPWCC, Rahmi Meri Yenti, menyampaikan bahwa sejak Juli 2024, mereka telah rutin mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan penanganan korban kekerasan berbasis gender berjalan efektif.


Data dari NPWCC mencatatkan 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan antara 2015 hingga 2023, dengan tren pelaporan yang terus meningkat. Namun, penanganan dan pemulihan korban masih belum sepenuhnya komprehensif, sehingga membuka peluang terjadinya pengulangan kekerasan.


Meri juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menangani kekerasan berbasis gender adalah terbatasnya anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar langkah pemulihan dapat dilakukan dengan optimal.


Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengungkapkan rasa kepeduliannya terhadap permasalahan ini. 

Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama dalam mengantisipasi potensi kekerasan berbasis gender.


Muhidi menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan, yang menjadi langkah awal dalam tindak lanjut lebih lanjut.


Sebagai langkah positif dalam mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di Sumatera Barat.

Kepala dinas P3AP2KB Sumbar dr Herlin Sridiani mengaapresiasi apa yang dilakukan Nurani perempuan bersama pegiat kesetaraan gender dalam menanggapi kasus kekerasan seksual perempuan dan anak di Sumbar.


Dikatakan kadis P3AP2KB Sumbar penanganan kasus kasus ini sudah dilakukan Nurani perempuan dan pihak kepolisian, langkah kita kedepannya bersama dengan pemerintah adalah menangani kasus dan pendampingan kasusnya sampai ke pihak kepolisian, nurari perempuan dan lembaga lainnya langkah kedua mengurangi jumlah kasus kasus kekerasan perempuan dan anak melalui peran tokoh masyarakat dan agama. 

 

Tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan ketahanan keluarga dengan cara mengimplementasi 8 fungsi keluarga di keluarga kita masing


Kalau ketahanan sudah meningkat dan menjadi keluarga keluarga  yang tangguh tentu dengan sendiri nya keluarga sudah mempunyai imunitas atau kekebalan dalam menghadapi pengaruh2 dari luar yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

#02

Post a Comment

0 Comments


SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS