SULITNYA KEADILAN HUKUM BAGI SI MISKIN

 

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berjalannya norma-norma hukum dalam kehidupan ber masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia kerap kali mengingkari rasa keadilan dan timpang sebelah atau dalam tanda kutip "Tajam Ke Bawah dan Tumpul Ke Atas" yang bermaksud sebuah sindiran bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah, sangat berbeda dengan para koruptor yang notabene adalah para pejabat kelas ekonomi atas. Ibarat si miskin dan si kaya, si miskin akan mendapatkan hukum sebagaimana mestinya tetapi si kaya bisa bernegoisasi akan hukum.

Banyaknya kasus tidak berkeadilan yang pernah terjadi di Indonesia ini, misalnya pengaduan kasus pencurian/kehilangan, perlakuan penegakan hukum bisa saja berbeda tergantung kedudukan dan status sosialnya. Jika kasussnya terjadi kepada yang statusnya sosisal kalangan bawah, maka proses penegakan hukumnya lama dan banyak sekali prosedur yang harus dijalani. Namun sebaliknya, jika terjadi pada orang yang berstatus sosial tinggi terutama dalam segi keuangan dan politik, sudah pasti akan cepat diusut tuntas masalah yang dihadapi. Namun disisi lain, masyarakat tentu tak tinggal diam ketika ditindas hukum begitu saja. Beberapa dari mereka memanfaatkan social media agar permasalahan yang dihadapi menjadi trending demi mendapat keadilan dimuka publik.

Fenomena ketidakadilan hukum ini akan terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Keadialan hukum yang menjadi dambaan masyarakat tak akan pernah terwujud dalam realita rill nya dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparatnya akan semakin buruk. 

Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk melakukan penegakan hukum. Artinya para pejabat negara harus benar-benar bersih terutama pemimpinnya. 

Sama halnya dengan masyarakat, besar harapan agar dapat mematuhi segala proses hukum yang ada.