Birokrasi Gendut: Menghisap Darah Rakyat, Menggemukkan Dompet Sendiri!

 

Oleh : Cindilla mahasiswa universitas Andalas Padang fakultas ilmu politik 

Birokrasi Indonesia ibarat raksasa rakus yang menelan anggaran negara tanpa ampun. Di balik gemerlap statistik penerimaan pajak, rakyat menjerit dibebani pajak tinggi, sementara birokrasi berpesta pora dengan anggaran fantastis. 

Sebagai mahasiswi Ilmu Politik, saya lantang menyuarakan kritik terhadap borosnya anggaran birokrasi yang bagaikan benalu menggerogoti negeri. Di balik angka-angka statistik, tersembunyi ironi kejam di mana rakyat menjerit dibebani pajak, sementara birokrasi berpesta pora dengan anggaran fantastis. 

"Efisiensi Anggaran Birokrasi" bukan sekadar tema, tapi teriakan keprihatinan yang menggema di hati rakyat. Ketidakefisienan birokrasi bukan hanya masalah keuangan, tapi juga moral yang telah membusuk. Sistem yang kaku dan berbelit-belit bagaikan belenggu yang menghambat kemajuan bangsa. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, malah menjelma menjadi tuan yang arogan dan tak tersentuh.

Bukti-bukti ketidakadilan dan ketidakefisienan birokrasi menumpuk bagaikan gunung es yang siap runtuh. Anggaran birokrasi yang menggemuk pada tahun 2023, mencapai Rp 144,58 triliun, menunjukkan ketamakan yang tak terkendali. Angka ini naik 10,4% dibandingkan tahun 2022, bagaikan tamparan bagi rakyat yang masih berjuang dengan beban pajak yang berat. 

Kesenjangan anggaran yang mencolok menjadi luka menganga di tubuh bangsa. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 11,2%, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (17%) dan Thailand (18%). Hal ini menunjukkan bahwa rakyat menanggung beban yang jauh lebih besar dibandingkan negara lain, sementara birokrasi asyik berfoya-foya dengan uang rakyat.

Kasus suap dan korupsi yang terbongkar bagaikan bom waktu yang siap meledak. Pada bulan Maret 2023, KPK menetapkan dua pegawai DJP menjadi tersangka kasus suap senilai Rp 15 miliar dan Sin$4 juta. Bukti suap ini menjadi tamparan keras bagi integritas birokrasi yang telah rapuh. 

Gaya hidup hedon para pejabat pajak bagaikan pisau bermata dua yang menusuk hati rakyat. Pamer kekayaan dengan barang-barang branded dan gaya hidup fantastis di media sosial, bagaikan ejekan bagi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. 

Kasus dan isu ini bagaikan cermin buram yang menunjukkan wajah asli birokrasi Indonesia yang masih jauh dari ideal. Anggaran besar tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Justru, banyak dana yang dikorupsi dan disalahgunakan oleh para pejabat. Kasus suap dan korupsi yang terungkap hanyalah puncak gunung es dari permasalahan birokrasi yang kronis. Gaya hidup mewah para pejabat pajak menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan rasa empatinya terhadap rakyat. 

Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menindak para pejabat pajak yang terlibat dalam suap dan korupsi. Reformasi birokrasi yang radikal dan komprehensif mutlak dilakukan. Sistem yang gemuk dan tidak efisien harus dirombak total. Birokrasi harus disederhanakan, diprofesionalkan, dan diorientasikan pada pelayanan publik yang prima. 

Hanya dengan birokrasi yang berintegritas dan efisien, keadilan sosial dan kemajuan bangsa dapat terwujud. Reformasi birokrasi bukan hanya tuntutan, tapi kebutuhan mendesak untuk membangun Indonesia yang lebih baik bagi seluruh rakyat.