TEORI BIROKRASI HEGEL SEKEDAR DI INDONESIA HANYA AKAN JADI SEKEDAR UTOPIA DI MENARA GADING

 

NAMA         : ALEY TAQRIZUL HAQ

NIM             : 2210833016

JURUSAN   : ILMU Politik Fakultas  : ILMU SOSIAL DAN ILMU Politik  Mahasiswa ilmu politik universitas Andalas

 

bagaikan lukisan indah yang terlukis di menara gading begitulah ungkapan yang bisa di lontarkan terkait dengan birokrasi yang di paparkan oleh hegel, hegel memaparkan dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Right pada tahun 1821 buku ini merupakan salah satu karya penting dalam sejarah filsafat politik dan merupakan penjabaran sistematis dari pandangan Hegel tentang negara, hukum, dan masyarakat. Sejak diterbitkan, karya ini telah menjadi salah satu karya klasik dalam tradisi filsafat Barat dan terus menjadi sumber inspirasi dan diskusi bagi para ahli dan pemikir politik hingga saat ini. Buku ini berisi tentang visi idealnya tentang birokrasi yang rasional, objektif, dan berlandaskan akal universal, bagaikan oase di tengah gurun realita birokrasi yang seringkali terganjal oleh kompleksitas realitas politik dan ekonomi. Di Indonesia, teori Hegel menawarkan secercah harapan di tengah upaya reformasi birokrasi yang terus bergulir. Gagasannya tentang "akal universal" yang di jelaskan oleh hegel sebenarnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di indonesia, khususnya sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menjadi landasan bagi birokrasi untuk bertindak demi mencapai tujuan bersama: kesejahteraan rakyat.

 

Visi Hegel tentang profesionalisme dan meritokrasi pun selaras dengan cita-cita birokrasi yang bersih dan kompeten. Birokrasi yang diimpikan Hegel adalah mesin yang dimotori oleh para aparatur negara yang cakap dan berintegritas, bukan mesin yang tercemar oleh nepotisme dan korupsi. Namun, perjalanan menuju birokrasi ideal ala Hegel masih terjal dan berliku. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indonesia pada tahun 2022 masih berada di angka 72,68, yang termasuk kategori "B" atau "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, diperarah juga dengan budaya paternalisme, feodalisme, dan intervensi politik masih membayangi birokrasi Indonesia. Data dari KPK menunjukkan bahwa selama tahun 2022, terdapat 144 kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara hal tersebut bukan lah angka yang kecil, bukan cuman itu dunia internasional pun juga memberikan pandangan nya terkait kasus korupsi yang ada di indonesia dapat di lihat berdasarkan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara pada tahun 2022, dengan skor 38 yang berindikasi bahwa hal tersebut bukan lah masalah sepele jika terus di biarkan masalah tersebut akan menjadi batu sandungan yang tak boleh diabaikan.

 

masalah korupsi yang mengakar dalam struktur birokrasi menjadi penghalang utama bagi terwujudnya evolusi dialektis yang diinginkan oleh teori Hegelian. Praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis pada kepentingan publik. Kemudian masalah struktural yang memperlambat kemajuan birokrasi, seperti kekakuan prosedur, regulasi yang berbelit, dan kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mengakibatkan birokrasi cenderung terperangkap dalam rutinitas dan tidak mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

 

Meskipun demikian, bukan berarti teori Hegel hanyalah utopia di menara gading. Visi idealnya dapat menjadi kompas yang menuntun langkah reformasi birokrasi di Indonesia. Upaya reformasi yang berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas dan integritas aparatur negara, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan birokrasi, dapat menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif. Pemerintah perlu terus memperkuat komitmennya dalam merealisasikan birokrasi ideal. Reformasi birokrasi bukan sekadar program, tapi sebuah transformasi yang membutuhkan perubahan fundamental dalam budaya dan mindset aparatur negara. Masyarakat pun harus mengambil peran aktif dalam mengawal dan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan birokrasi akan menjadi kekuatan pendorong yang signifikan.

 

Pada dasarnya sudah saatnya bagi kita untuk membangun fondasi yang lebih kokoh dalam reformasi birokrasi, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih luas. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan inilah kita dapat mengubah teori Hegel dari sekedar wacana utopis menjadi realitas yang nyata di tanah air.Teori birokrasi Hegel mungkin bukan solusi instan, tapi visinya tentang birokrasi yang rasional, objektif, dan berlandaskan akal universal, dapat menjadi panduan berharga dalam perjalanan panjang menuju birokrasi yang ideal di Bumi Pertiwi. Mari kita terus berbenah dan berkolaborasi, agar birokrasi Indonesia bukan lagi utopia di menara gading, tapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.