Tantangan terhadap kebijakan pendidikan Indonesia: kurikulum yang berubah-ubah

 

 

 

 

Oleh Aqila Fadya Hayya

Mahasiswi Universitas Andalas, FISIP

 

Indonesia menerapkan sistem Pendidikan wajib belajar 12 tahun mencakup tingkat pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar (SD) selama 6 tahun, sekolah menengah pertama (SMP) selama 3 tahun, pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) selama 3 tahun. Pendidikan merupakan Agen of change bagi bangsa Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan melahirkan manusia yang bermoral. Jantung dari dunia Pendidikan sendiri adalah kurikulum, oleh karena itu  pentingnya pembangunan pada dunia pendidikan khususnya mengenai kurikulum untuk disempurnakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

 

Dunia pendidikan di gemparkan dengan kebijakan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dengan kebijakan terhadap kurikulum pada tanggal 11 februari 2022 secara daring. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mempersiapkan bangsa menghadapi era 5.0 yang berkembang pada saat ini. Kurikulum ada sebagai rancangan dan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kebijakan kurikulum Merdeka menekankan pendidik untuk mendalami topik-topik yang esensial berbeda dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 13 atau yang biasa disebut (kurtilas) dengan memangkas materi agar siswa mendalami setiap materi yang ada. guru juga dibebaskan menyesuaikan cara belajar dengan kemampuan muridnya.

 

Tetapi masih terbatasnya fasilitas untuk menunjang pendidikan menjadi masalah besar untuk kebijakan pendidikan mengenai kurikulum Merdeka sebab kebijakan menjadi dampak ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada masih banyak siswa yang belum memiliki fasilitas penunjang untuk melaksanakan PBM yang diharapkan, contohnya yaitu laptop ketika proses belajar mengajar berlangsung yang mengharuskan siswa berkelompok untuk dapat menggunakan laptop bersama. Jika dikaji secara mendalam tujuan kebijakan publik ada untuk terlaksananya keadilan. Masih banyaknya kontraversi dari masyarakat bahwa pengimplementasi kebijakan kurikulum Merdeka tak semudah yang dibayangkan, karena dalan pengaplikasiannya guru dan murid masih belum sepenuhnya beradaptasi dari kurikulum sebelumnya.

 

Fakta lain dari kebijakan kurikulum ini adalah masih belum efektifnya kurikulum berjalan, sebab tenaga pendidik maupun murid belum sepenuhnya melek teknologi. Berdasarkan analisis yang saya lakukan masih banyaknya guru yang tidak mengerti dengan perkembangan teknologi terutama guru yang sudah lama mengajar sebab mereka terbilang sudah tua dan tidak mengerti dengan teknologi digital yang ada. Salah seorang murid yang saya wawancarai mengatakan bahwa dia lebih menyukai ketika guru menerangkan secara langsung tidak hanya mengarahkan murid untuk mencari bahan atau materi. Beberapa murid juga menyatakan jika banyaknya jam kosong sejak berubahnya kebijakan kurikulum.

 

Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tentunya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang diimbangi dengan kemajuan perkembangan zaman. Dunia terus berkembang dalam berbagai aspek oleh karena itu kurikulum juga harus berubah agar siswa dapat mengadapi dan bersaing di pasar global. Kurikulum yang ada saat ini mempermudah siwa untuk menentukan minat dan bakatnya, dunia kerja saat ini membutuhkan keterampilan oleh karena itu kurikulum harus memastikan bahwa siswa diberikan keterampilan yang relevan dan up to date agar mereka siap berkontribusi kepada masyarakat secara produktif. Dengan kebijakan ini diharapkan pendidikan Indonesia berevolusi agar menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, kurikulum merdeka, dapat saya simpulkan perlu adanya perkembangan atau pemulihan pada dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan pentingnya adaptasi dilakukan sehingga seimbang dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.