Jumlah Hasil Produksi Galian C Di Sumbar Bisa Dilihat Pada Dipenda Kabupaten dan Kota

 

Padang. 

Sejak di delegasikan atau pelimpahan Perizinan Galian C dari Pemerintah Pusat ke pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) tidak dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah propinsi ini. 

Menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Herry Martinus, yang merasakan adanya penambahan kontribusi retribusi yang non pajak dari sektor galian C adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota menjadi bertambahlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. 

Ungkapan ini disebutkan Kepala Dinas ESDM Sumbar, Herry Martinus saat dijumpai awak media ini dikantornya, Kamis 6 Maret 2023.

"Bahkan kita juga tidak tahu jumlah hasil produksi perusahaan yang bergerak usaha pada galian C karena pelaporan hasil produksinya melalui Bagian Pendapatan daerah kabupaten dan kota bersangkutan", imbuhnya. 

Terkait ini perlu diketahui bahwa pelimpahan pendelegasian perizinan galian C dari Pusat ke Propinsi sampai saat ini baru sebatas didelegasikan pelimpahan galian C dengan menggunakan aturan Keputusan Kementerian (Kepmen) Kementan. 

"Namun belum diundangkan sesuai aturan perundangan undangan, sebab diyakini pihak Kementerian terkait di duga tak cukup tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk urusan ini", katanya. 

Berdasarkan ini sehingga jumlah hasil produksi galian C se-Sumbar tidak bisa diketahui jika melalui Dinas ESDM Sumbar, kecuali bisa diketahui melalui pendapatan daerah kabupaten dan kota. 

"Memang Dinas ESDM Propinsi Sumbar hanya membikin prosesi teknis penerbitan perizinan usaha galian C yang diterbitkan perizinannya melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu (DPM PT SP) Propinsi Sumbar", ujarnya. 

Terkait penggunaan bahan galian pemilik usaha bebas menjualnya kemana saja, baik buat pembangunan jalan jalan, keperluan masyarakat atau swasta, dan untuk material penimbunan jalan. 

Tentu ada yang bertanya tanya-apakah pelimpahan pendelegasian perizinan galian C bisakah dipindahkan ke daerah kabupaten dan kota ? 

Lanjut Herri Martinus, terkait itu pula sama sekali belum ada. 

Tetapi tak tertutup kemungkinan jika daerah kabupaten dan kota mau menginginkannya. 

" Tetapinya, sampai sekarang pendelegasian pelimpahan urusan perizinan galian C dari pusat ke propinsi masih dengan Kepmen belum lagi melalui undang undang", pungkasnya.(Obral Chaniago).