Pertamina Nakal Di Padang, Gema Asia Sumbar Harapkan Tindak Tegas

 Pertamina Nakal Di Padang, Gema Asia Sumbar Harapkan Tindak Tegas 

Untuk mendapatkan jatah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Sumatera Barat (Sumbar), terkadang sejumlah mobil mesti melalui antrean yang panjang. Bahkan hingga ke badan jalan dan membuat aktivitas lalu lintas terganggu.

Fenomena ini sering terjadi ketika minyak subsidi tiba di SPBU antrian panjang mobil pick up Misubishi L-300, Isuzu Panther, Dump truck langsung terlihat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat umum yang melintas serta tinggal berdekatan di area SPBU merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya. "Dibalik Antrean SPBU, Ada Apa dengan BBM Subsidi di Sumbar".

“Kami menilai ada kejanggalan dibalik antrean panjang dan menduga ada permainan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan minyak subsidi untuk kepentingan pribadi,” sebut beberapa warga yang tinggal dekat SPBU yang identitasnya minta tidak disebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumbar., Ir Herry Martinus, MM mengatakan, untuk mengatasi terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU akan ada penerapan pola "Fuel Cycle' yang digagas oleh PT Pertamina Patra Niaga.

“Sistem QR Code tidak merepotkan, saat ini sudah ada di dua SPBU, Payakumbuh dan Limapuluh Kota. Jadi masyarakat pengguna BBM mesti punya QR Code, baru bisa membeli,” ungkap Herry yang juga Ketua Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG Sumbar diruang kerjanya, Senin (06/02/23) seperti dikutip dari media online Mediaportalanda.com.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Gema Macan Asia Sumatera Barat (DPW GMA Sumbar)., Riko Adrian saat dimintai tanggapannya mengatakan, sudah sepatutnya aparat penegak hukum melakukan razia, guna menertibkan pemakaian BBM subsidi.

“Sebab, diyakini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengeruk keuntungan secara pribadi atau kepentingan perkelompok,” ucap Riko kepada media KabarDaerah.com, Minggu (19/02/23).

Riko juga menyampaikan, bahwa BBM subsidi itu disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". BBM bersubsidi tersebut adalah Bio Solar dan Pertalite.

Menurut Riko, bahwa BBM subsidi ini jumlahnya terbatas sesuai dengan kuota, ditetapkan harganya oleh pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu.

“Bila ada alasan bahwa antrean panjang disebabkan pembelian konsumen dalam waktu yang bersamaan. Pernyataan tersebut rasanya kurang sehat dan tidak melihat kondisi real di lapangan. Perlu diketahui, pemerintah mengalokasikan Bio Solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial,” tegas Riko yang juga seorang Politisi Partai Gerindra.

Riko berharap, aparat hukum mesti melakukan "direct review" fenomena antrean kendaraan di SPBU. Apakah benar antrian panjang disebabkan pembelian dalam waktu bersamaan untuk mendapatkan minyak subsidi dari negara atau hanya siasat pihak tertentu guna mendapat keuntungan dari BBM bersubsidi.

“Mungkin solusinya adalah seluruh unsur Forkompinda diharapkan dapat meluangkan waktunya jika terlihat peristiwa aneh disekitar kawasan SPBU. Sebab, kewenangan pembuktian dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM Subsidi adanya kan pada Kepolisian dengan dukungan unsur Forkompinda lainnya,” terang Riko yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Sumbar.

Sekretaris DPW Gema Macan Asia Sumbar., Riko Adrian minta kepada PT Pertamina untuk memberi sangsi tegas SPBU-SPBU nakal di Sumbar ini, terutama di Kota Padang ini.

“Kita ketahui, siapapun yang menyalahgunakan BBM subsidi, maka akan dikenakan sanksi. Dimana Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan, pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar,” tutup Riko.

Hingga berita ini diturunkan, media KabarDaerah.com akan minta tanggapan salah satu Anggota Komisi V DPR RI yaitu Andre Rosiade yang juga Ketua Dewan Pembina DPW Gema Macan Asia Sumbar.