Kolaborasi Masa Dipimpin Ustadz Jel Fathullah Datangi DPRD Sumbar, Minta Ahok Diberhentikan dari Komut Pertamina

Anggota DPRD Sumbar dari fraksi Demokrat H Suwerpen  menerima kunjungan  ormas dan tokoh Sumbar dalam rangka dialog dengan Kolaborasi ormas dan tokoh Sumbar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menolak kenaikan BBM, Aspirasi ini disampaikan melalui pertemuan dengan Anggota DPRD Sumbar pada Selasa 6/9 di ruangan khusus DPRD Sumbar jalan khatib Sulaiman Padang

Ketua koordinator kolaborasi dan tokoh Sumbar H. Jel Fathullah AL Ansyary menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar untuk menolak kenaikan BBM. Karena kenaikan harga BBM sebesar 30persen sangat tidak manusiawi karena selama negara kita merdeka kenaikan ini tidak pernah ada.

Melalui upaya kami bersama ormas dan tokoh Sumbar merupakan perjuangan jihad yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam aksi tersebut mereka menilai, Pemerintah tidak pantas mengaitkan BLT dengan menaikkan BBM, karena penyaluran tidak efektif dan justru melahirkan kasus korupsi. Kemudian, tidak mendidik mental positif rakyat.

"Kami menilai jika BLT jika dijadikan kompensasi BBM bisa berstatus riswah artinya suap menyuap, maka tidak efektif," tutur Jel Fthullah.

Mereka juga meminta Presiden RI Jokowi untuk memecat Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, karena tidak memberikannya apapun dan dinilai merugikan BUMN khususnya Pertamina.

Bukan hanya itu, mereka mendesak DPR harus menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.

"Pemerintahan harus transparan dalam mengelola BUMN Pertamina untuk mencegah kasus korupsi dan permainan para mafia migas," tegasnya lagi.

Menyikapi hearing  dilakukan dengan membawa nama Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumatera Barat tersebut, wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suwib mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan anggota DPRD Sumbar lainnya, serta melanjutkan permintaan masyarakat pada pemerintah pusat.

"Saya akan segera membicarakan hal ini dan melanjutkan ke pihak berkompeten yakni DPR Presiden dan Menteri, semua masukan akan kami akomodir," tutur Suwirpen Suwib.

Pertemuan berlangsung tertib, dengan pengawalan kepolisian, tanpa ada intimidasi dan bebas menyampaikan masukan, sehingga semua bisa menerima.(***)