Perwakilan GMNI Padang Audensi Dengan DPRD Provinsi Sumbar.

Beberapa Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) Padang audensi dengan DPRD Provinsi Sumbar.

Kalangqn Aktifis ini kembali meminta DPRD Sumbar untuk menuntaskan temuan di LHP BPK RI Perwakilan Sumbar tentang, kepatuhan atas penanganan pandemi covid -19 di Sumatera Barat, Aksi damai bersahaja GMNI diterima Laswardi Herman SH mewakili Ketua DPRD Sumbar 5/3-2021 di ruang khusus I DPRD.

Temuan BPK RI beberapa hari belakangan ini telah menghiasi ranah publik terutama tentang indikasi pemahalan harga pengadaan handsanitizer dan indikasi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Terkait pemahalan harga hand sanitizer tersebut yang semestinya Rp 9000,- menjadi Rp 35,000,- Hal itu mengakibatkan kerugian daerah Rp 4.9 milyar.

“Juga di temukan dana Covid – 19 di Sumbar belum bisa di pertanggungjawabkan. mengingat bahwa bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pelanggaran terhadap instruksi gubernur yang melakukan pembayaran tunai kepada penyedia,” ujar Jubir GMNI Pandu Putra Utama.



Terhadap temuan – temuan tersebut disimpulkan bahwa adanya indikasi kuat telah terjadinya penyelewengan dana Covid-19 tahun 2020.

“Penyelewengan dana covid ini merupakan sebuah praktik kejahatan kemanusiaan,” ujar terang Pandu .



Lebih lanjut, Pandu mengatakan ketika masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar menghadapi bencana non alam covid-19 malah ditemukan oknum pejabat yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi.

“Dewan Pimpinan Cabang Padang GMNI mengambil sikap, yakni mengapresiasi DPRD Sumbar atas pembentukan Pansus dan Laporan. Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid- 19 di Sumbar tahun anggaran 2020, Mendukung DPRD Sumbar beserta Pansus LHP Kepatuhan Penanganan Covid -19 mengungkap dugaan penyelewengan dana Covid-19 tahun 2020,”ujar Pandu.

GMNI Padang kata Pandu siap mengawal pengungkapan dugaan penyelewengan dana covid-19 di Sumbar.”tegas Pandu .

Anggota DPRD Sumbar Laswardi Herman mengatakan pernyataan sikap.GMNI Padang ini disampaikanmya kepada ketua DPRD Sumbar.

“Semua aspirasi dan sikap GMNI ini, segera saya sampaikan ke ketua untuk ditindaklanjuti,” ujar Laswardi. (nov)

 terlihat semakin lemahnya pergerakan kelompok radikal di Indonesia. Padahal, besar kemungkinan yang akan terjadi kedepannya justru akan sebaliknya.

"Melihat pergerakan radikalisme akhir-akhir ini kelihatan agak menurun, termasuk berita tentang penangkapan terduga teroris, tapi bukan berarti secara semangat melemah. Justru kelompok radikal semakin ditekan maka akan semakin militan," kata Ken Setiawan, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, yang di maksud kelompok radikalisme di Indonesia adalah mereka yang anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-kebinekaan dan menganut paham takfiri atau mengkafir-kafirkan orang yang di luar kelompoknya. Kelompok tersebut berkeinginan mengganti NKRI dengan negara Islam atau khilafah Islam.

Dirinya meyakini, paham radikalisme akan masuk ke dalam masyarakat atau golongan masyarakat yang rentan terpapar. Rentan terpapar yang dimaksud adalah mereka yang dekat dengan akses, mempunyai komunikasi, saluran media dan sebagainya.

Di sisi lain, paham radikalisme selalu mengalami pasang-surut, dan pandai mengikuti perkembangan, baik secara offline lewat pertemuan-pertemuan dan online yang massif di dunia maya dan terus bergerak aktif selama 24 jam.

"Pada prinsipnya, paham ini selalu memanfaatkan kondisi nasional yang kritis. Mereka berusaha membuat narasi bahwa semua bencana terjadi kerena pemerintah zalim terhadap umat, mereka menyasar seluruh lapisan masyarakat," ungkap Ken

Bahkan, dirinya juga mengingatkan jika dalam dunia pendidikan tidak ada satu sekolah dan kampus yang imun atau kebal terhadap paham radikalisme dan terorisme. Semua memiliki potensi yang sama untuk terpapar.

"Betul-betul mereka masuk dalam berbagai lini. Bahkan ASN dan aparat TNI atau Polri juga sudah banyak yang terpapar, Ini betul-betul tantangan," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

 Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kepada DPRD Kota Padang untuk diusulkan menjadi Perda .

Nota penjelasan pada 3 Ranperda tersebut disampaikan Wawako dalam Rapat Paripurna DPRD Padang membahas agenda terkait di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD  kota Padang, Senin (1/2/2021).

 

Paripurna Penyampaian  Nota penjelasan  3 Ranperda tersebut dipimpim .

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani itu, diikuti 3 wakil ketua dan seluruh anggota DPRD.

Pemko Padang tentu sangat berterima kasih dan Umengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nota penjelasan terhadap 3 Ranperda dalam masa sidang I tahun 2021 ini,” ungkap Hendri Sapta.

 

Selanjutnya disampaikan Wawako, dari 3 Ranperda yang disampaikan pada paripurna kali ini tidak lain adalah sebagai komitmen Pemko Padang dalam upaya mencari peningkatan sumber pendapatan daerah ke depan. Selain itu untuk pengelolaan keuangan daerah yang profesional sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kota Padang.

“Syafrial Kani berharap, dalam nota penjelasan yang disampaikan pada rapat paripurna dewan ini semoga dapat kiranya dibahas dalam tahapan sidang berikutnya oleh DPRD. Tentunya sesuai dengan mekanisme dan penjadwalan yang telah ditetapkan,” harap dia lagi.

Lebih jauh Hendri Septa juga mengungkapkan bahwa ketiga Ranperda yang disampaikan intinya adalah sebagai bentuk upaya penyesuaian ke depan. Dimana mungkin ada hal-hal yang perlu disesuaikan untuk memudahkan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan ke depan.

“Terutama sekali bagi kita di Pemko Padang adalah, bagaimana Ranperda ini bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.”

“Untuk itu, 3 Ranperda yang kita ajukan ke DPRD kali ini adalah sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kondisi terkini sektor ekonomi di Kota Padang. Semoga DPRD Kota Padang dapat menyikapinya, sehingga di awal tahun 2021 ini kita bisa melahirkan Perda-Perda yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang,” tutup wawako bersemangat (tisna/MP)