Untuk meninjaklanjuti kondisi yang memprihatinkan,
Komisi V DPRD Sumatra Barat dan Dinas
Sosial Sumbar melakukan rapat kerja membahas tentang kindisi masyarakat Sumatera
Barat yang selama ini mampu, sejak pandemi Covid-19 kehilangan mata
pencaharian. Dengan kondisi demikian
bertambahlah orang miskin baru di Sumbar,
Rapat yang membahas tentang percepatan penanganan
ekonomi dampak covid19 sebagai wabah ini dipimpin langusng oleh Muchlis Yusuf
Abit Ketua Komisi V, dalam rapat tersebut Komisi V meminta pemerintah provinsi
bekerja sama dengan kabupaten dan kota membantu seluruh warga yang terkena
dampak Covid – 19. pada Selasa (7/4) di ruangan rapat komisi V
Muchlis Yusuf Abi menyampaikan pada Dinas
Sosial Sumbar agar memberikan bantuan harus jelas, terukur, dan tepat sasaran
kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan. Jadi targetnya itu
benar-benar masyarakat yang terkena dampak langsung,”
Masyarakat yang akan diberi bantuan,
menurutnya, bukan saja yang tergolong dalam program keluarga harapan (PKH),
sebab mereka sudah memiliki bantuan tersendiri. “Memang kemungkinan ada dari
mereka yang masuk, tapi belum tentu semuanya.”
Disamping itu H. Maigus Nasir mengatakan
ada golongan masyarakat yang selama ini termasuk mampu, namun akibat Covid-19
di Sumbar menjadi kesulitan mata pencarian mereka, sehingga perlu diberi
bantuan. Contohnya, tukang ojek, pedagang asongan, pedagan kecil, dan banyak
yang lainnya. “Jadi kita berharap jangan terpaku sama data PKH,tapi betul-betul
kepada masyarakat yang terkena itu,” ujar Maigus Nasir.
Dijelaskan juga Daswippra Dt. MJJ Alam
untuk mencegah agar tidak ada masyarakat yang komplen karena tidak menerima
bantuan. Pemprov juga diminta tidak kaku dengan data yang ada, sebab dampak
corona melahirkan orang miskin baru yang sebelumnya tidak ada dalam pendataan.
Sebelumnya Pemprov berencana memberikan bantuan kepada kepada 359.910 jiwa
masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumbar. Angka itu didapat dari Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten dan kota.
Daswippra beharap data digunakan Dinas
Sosial memang data yang akurat terhadap terdampak corona seperti sekarang,
pemprov diminta berpatokan kepada laporan dari masing-masing wali nagari atau
kelurahan.
“Data itu tidak bisa berlaku, itu dipakai
saat standar negara sepertu biasanya. Bisa jadi lebih dari itu angkanya, yang
dipakai saat ini berdasarkan laporan wali nagari dan kelurahan,” katanya.
Daswippetra mengatakan dalam data itu bisa
saja termasuk keluarga PKH padahal dia telah memiliki bantuan tersendiri.
Sementara corona mengakibatkan adanya orang miskin baru yang tidak ada dalam
data tersebut, sehingga bantuan bisa saja salah sasaran nantinya.
0 Comments