DPRD Sumbar Interpelasi Kinerja Gubernur, INI Jawab Fraksi PKS

www.jurnalissumbar.id

DPRD Sumbar menggelar Paripurna Interen untuk penyampaian interpelasi  DPRD Sumatera Barat terhadap Kinerja Gubenur Sumatera Barat tentang kebijakan investasi   melalui kunjungan luar negeri dan kebijakan pengelolaaan BUMD dan Aset daerah yang dibacakan oleh Hidayat ketua Fraksi Gerindra  sebagai Fraksi Pengusul. Di ruang Sidang Utama Pada jumat (28/2)

Dalam penyampaiannya, Hidayat sebagai juru Bicara Fraksi menerangkan bahwa tugas dan kewenangan DPRD  yakni fungsi pebentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawas. Sehingga interpelasi terhadap perjlanan dinas Gubernur Sumbar ke beberapa Negara Timur Tengah,  Asia tengah 

Dan Asia, guna menjemput dan membuka peluang investasi Luar negeri ke sumatera Barat, namun kenyataannya tidak membawa hasil yang diharapka,  Malah terkesan menghambur-hamburkan uang Negara APBD rakyat.

Dijelaskan DPRD melihat masih banyak capaian target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan masih banyak persoalan – persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diantaranya 

1. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan target kinerja RPJMD, seperti banyak perjalanan dinas luar negeri yang tidak memberikan dampak yang tidak siknifikan untuk pembangunan daerah. 

2. Pengelolaan BUMD milik pemerintahan daerah belum optimal,sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah. 

3. Tata kelola dan optimalisasi penggunaan aset daerah masih jauh dari harapan. Banyak aset daerah yang dikuasai pihak ketiga dan banyak pula aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan. 

4. Berturut-turut proses pencairan beasiswa yang bersumber dari hibah PT. Rajawali Corp, padahal dananya bersumber dari hibah pihak ketiga dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Lebih lanjut dikatakan Hidayat sebanyak 18 orang anggota DPRD Sumatera Barat sebagai pengusul hak interpelasi.  

Sedangkan Fraksi PKS menolak hak interpelasi yang diajukan tersebut karena perjalanan gubernur Sumbar sudah dianggarkan oleh Pemprov Sumbar dan disetujui oleh DPRD Sumbar, dan perjalanan Irwan Prayitno juga sudah seiizin Kemendagri.

Dan rendanya pendapatan BUMD yang dibiayai oleh APBD Sumbar, DPRD sudah membentuk pansus, Aneh kok itu yang dipertanyakan oleh Fraksi Pengusul.

Tanggapan terhadap interpelasi ini, Fraksi PPP dan Nasdem. Menolak interpelasi perjalanan dinas dan menyetujui interpelasi pengelolaan perusahaan daerah yang selalu merugi.

PDI dan PKB. Menolak interpelasi perjalanan keluar negeri. 

Dan fraksi ini berpendapat untuk menjadi BUMD harus sesuai keahlian dan hrs mendapatkan  pertambahan ApBD SUMBAR.


Gejolak di BuMD SUMBAR dan aset daerah karena lemahnya pengelolaan daerah  malah tiap tahun pemda memberi suntikan dana