Kritisi Mutasi ASN Pasbar, KNPI : Bupati Tidak Boleh Interpensi

Jurnalis Sumbar

MUTASI sebagian pejabat yang dilakukan Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Yulianto, Jumat (13/12), mendapat kritikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) , Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pasaman Barat mengkritik mutasi para aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat.

Wakil Ketua KNPI Pasaman Barat, Idenvi Susanto mengatakan, mutasi ASN, seharusnya profesional, tak asal jadi, kemampuan ASN harus sesuai dengan disiplin ilmu pada jabatan yang di tugaskan.

"Kita melihat banyak ASN yang di mutasi dan rotasi kemaren tak sesuai dengan disiplin ilmunya. Nanti mereka bingung mau lakukan apa, karena tidak sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya," sebut Idenvi.

Tak hanya itu, mutasi yang dilakukan Pemkab Pasbar, merupakan mutasi yang menimbulkan polemik. Pasalnya ada Kepala Dinas yang dimutasi menjadi Kabid, Staf ahli dirotasi ke Kabid dan tak hanya itu, ada banyak ASN yang di rotasi tak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Salah satunya sekretaris Bapedda Pasbar di pindahkan ke sekretaris dinas KB, ulsnya.

KNPI Pasaman Barat kata Idenvi Susanto menginginkan Pemerintah Pasaman Barat dapat berjalan dengan baik. Menyelesaikan visi misi hingga masa akhir jabatan pemerintahan ini.

Dengan menempatkan ASN yang tepat, sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bidang pendidikan, maka akan mudah mewujudkan visi misi pemerintahan bupati saat ini.

"Masa jabatan bupati tidak lama lagi. Kita ingin pemkab Pasaman Barat segera bisa mewujudkan visi misinya," ujarnya.

Bupati, tambah Idenvi Susanto, dapat dilibatkan dalam hal saran dan pendapat terkait mutasi ASN. Tetapi bukan untuk mengintervensi mutasi dan rotasi ASN.

"Tempatkanlah ASN sesuai keahlian dan pendidikan. agar ASN itu bisa bekerja dengan maksimal dan profesional. Jangan ada kepentingan dalam hal tersebut," pungkasnya

Sebelumnya Mantan Anggota DPRD Pasbar, Lili Syukri juga mengkritisi mutasi pada Jumat Sore tersebut

Menurut alumnus IPB ini, penempatan pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar), dalam penilaiannya ada yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensi pejabat bersangkutan. Salah satunya ia  menyayangkan penempatan sekretaris Bappeda lama ("EC") menjadi sekretaris KB.

“Berdasarkan penilaian kami, penempatan EC lebih cocok yang ada kaitannya dengan perencanaan dan pertanian. Hal ini sesuai dengan basic pendidikan dan pengetahuan  beliau di bidan pertanian, “ kata Lili.

Lebih lanjut dijelaskan, orang seperti beliau masih dibutuhkan untuk basis perencanaan Pasbar yang mayoritas penduduknya adalah pertanian, dimana sektor pertanian adalah penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Pasbar sampai saat ini.

Lili Syukri

“Penempatan jadi Sekretaris KB menurut hemat kami tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan skil dan spesialisasiyang dimilikinya. Sehingga kami merasa penempatan itu terkesan menyia nyiakan potensi beliau, “ sebut Lili.

Terhadap penempatan pejabat lainnya, Lili Syukri belum mau memberi tanggapan. Sebab ia lebih kenal baik dengan latar belakang dan kinerja EC.

“Saya kebetulan fokus sama dia karena saya sangat tahu kenerja beliau luar biasa. Sedangkan yang lain saya tidak terlalu tahu orangnya. “tuturnya.

Terkait adanya penilaian kurang pasnya posisi jabatan yang dimutasi bupati itu, menurut Lili ada dua kemungkinan. Bisa jadi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  (Baperjakat) kurang berfungsi atau mungkin Asal Bapak Senang (ABS) saja. Yang jelas katanya harus disuarakan sehingga ia pun telah menyampaikan surat terbuka melalui medsos yang ditujukan pada Bupati Pasbar.

Walau begitu, pada perinsipnya Lili Syukri mendukung mutasi yang dilakukan Bupati Pasbar  sesuai dengan kebutuhan roda pemerintahan. Dan tentunya selagi mutasi merupakan suatu kebutuhan yang penempatannya berdasarkan kemampuan dan spesialisasi pejabat yang bersangkutan.

”Bila kebijakan kepala daerah dan baperjakat. tidak menempatkan pejabat sesuai latar belakang pendidikannya. Ini bisa mengarah pada kemunduran birokrasi,” pungkas Lili.

Sementara itu, Bupati Pasbar, H. Yulianto dalam pidatonya ketika pelantikan pejabat yang dimutasi Jumat ( 13/12/2019) mengatakan, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan hasil penilaian uji kompetensi dan evaluasi yang dilaksanakan sebelunya. 

Hasil penilaian tersebut ada 5 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirotasi dan mutasi ke jabatan lain. Sedangkan 6 pejabat lainnya mengalami demosi atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

“ Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang wajib dan mesti kita lalukan dan kita patuhi hasinya. Sebab bergerak maju atau tidaknya suatu pemerintahan terletak pada kualitas SDM itu sendiri yang menjalankan pemerintahan, “ tegas Yulianto.

Selanjutnya pada pejabat yang dievaluasi atau memngalami demosi, menurutnya tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka, like or dislike. Namun hal itu dilaksanakan untuk kebaikan pemerintah Kabupaten Pasbar.

“Kepada pejabat yang pada hari ini dievaluasi atau mengalami demosi, hal ini kita laksanakan untuk kebaikan saudara-saudari, tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka, “ujarnya.

Di antara pejabat yang dilantik

Lebih lanjut bupati mengajak, “mari kita meningkatkan kualitas diri masing-masing serta mendekatkan diri pada Allah SWT, agar kita tidak ketinggalan, “ jelasnya.

Di akhir pidatonya, bupati Yulianto mengucapkan selamat pada pejabat yang baru dilantik. Semoga sukses mengemban amanah

 (Idn)