JURNALIST SUMBAR| PADANG-Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat meminta
meminta agar dana hibah untuk beasiswa PT Rajawali sebesar Rp80 miliar yang
dikhususkan untuk pengembangan pendidikan yang telah mengendap hampir delapan
tahun untuk dicairkan.Pemerintah provinsi itu agar membentuk Unit Pelayanan
Teknis Daerah(UPTD) khusus untuk mengelola dana hibah beasiswa PT
Rajawali.
“kita ingin dana ini dapat dicairkan untuk pendidikan Sumatera Barat”, Ujar
Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius saat hearing di Padang, Rabu,(10/1/2018).
Menurutnya, Dana tersebut diberikan dalam bentuk hibah sebesar 1.000 dolar
Amerika setiap tahun ke Sumbar dalam jangka lima tahun. Total dana yang
diterima adalah sebesar 5.000 dolar Amerika.
Setalah dana terkumpul penuh pada tahun2009, pemerintah langsung membuat
perda nomor 4 tahun 2009 tentang pembentukan Yayasan Beasiswa Minangkabau untuk
mengelola dana ini.
Seiring waktu berjalan pemerintah berencana mencabut perda itu karena
apabila yayasan yang mengelola dana tersebut tidak akan terikat dengan
pemerintah dan melanggar aturan perundang-undangan yang ada saat itu.
“Sehingga kita lakukan paripurna untuk pencabutan perda itu pada tahun 2014,
namun hingga saat ini masih diskor karena belum ada lembaga atau sistem yang
akan mengelola dana tersebut. Maka kami sarankan dana itu saat ini dikelola
oleh UPTD setelah berkonsultasi dengan LPDP dan Kemendagri,” kata
Ia mengatakan dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan
gubernur tentang pembentukan UPTD untuk pengelola dana itu dan pergub tentang
sistem pengelolaannya yakni melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pembentukan itu harus dilengkapi dengan tiga syarat yaitu penggunaan dana
tersebut harus untuk pendidikan bidang non fisik, kedua dana tersebut harus
bersifat abadi sehingga beasiswa yang dialurkan adalah dana hasil keuntungan
dan terakhir, pemberian beasiswa itu harus diawasi oleh pemerintah daerah.
“Kami memberikan target hingga akhir Februari 2018 agar UPTD ini terbentuk
dan dana ini dapat segera dicairkan untuk masyarakat Sumbar,” katanya
Sementara Asisten III Pemprov Sumbar Nasir Achmad mengatakan pihaknya telah
bersepakat bersama DPRD Sumbar untuk mencairkan dana beasiswa PT Rajawali yang
telah mengendap lama karena karena terbentur regulasi, namun pihaknya telah
menemui titik terang dengan pembentukan UPTD sesuai Permendagri nomor 12 tahun
2017.
Secara kelembagaan UPTD akan memenuhi aturan karena pembentukanya harus ada
rekomendasi dari Kemendagri dan lembaga ini akan memiliki legalitas.
Selanjutnya dana ini bukan dana APBD, Kemendagri menyarankan sitem pengelolaannya
melalui pola BLUD sehingga harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Kita telah menyiapkan tim untuk melakukan percepatan pembentukan UPTD yang
berada di bawah Badan Keuangan Daerah yang melibatkan Dinas Pendidikan, Biro
Organisasi dan Biro Hukum,” katanya
Dirinya belum berani menargetkan kapan beasiswa ini dapat disalurkan kepada
masyarakat namun pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membentuk UPTD ini
serta membuat teknis penggunaan dana tersebut.
“Kita berupaya sesegera mungkin dapat membentuk UPTD agar dana yang telah
lama mengendap ini dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan Sumbar”,
Ujarnya
#rel
0 Comments