JURNALIS SUMBAR| PADANG=Akibat anjloknya keuntungan Bank Nagari hingga 30,76 % atau Rp. 77,15 miliar, semua pejabat eksekutif (Kepala Divisi dan Kepala cabang) Bank Nagari sepakat membuat surat mosi tidak percaya kepada Direktur Utama dan Direktur Kredit, yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota, Bupati serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kinerja pimpian Bank Nagari tersebut.
Dalam surat somasi, juga ditegaskan dan menuntut kepada para pemegang saham, agar segera melaksanakan RUPS Luas Biasa untuk memberhentikan Direktur Utama dan juga Direktur Kredit, demi menyelamatkan Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini dari kehancuran.
“Semenjak kepemimpinan Direktur Utama Dedi Ihsan saat ini, terlihat sekali kinerja bank ini mulai menurun, apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil sangatlah tidak populer, dan ini sangat melemahkan kami dalam bekerja, kami merasa Dirut kami ini tidaklah paham dengan sistem yang sudah tertata selama ini,” ucap salah satu pejabat Bank Nagari yang enggan disebutkan namanya, kepada sumbartoday.com
Menyikapi keingian tersebut pihak OJK Padang melalui wakilnya tidak membantah adanya surat somasi tersebut, namun pihak OJK dalam hal ini tidaklah pada posisi memutuskan, namun sebagai perantara atau mediasi.
“Kami tidak dapat memposisikan diri sebagai penentu dalam hal menindaklanjuti somasi tersebut, sebab hal itu merupakan hak prerogatif para pemegang saham, namun dalam hal somasi terhadap Direktur Utama dan Derektur Kredit Bank Nagari, kami hanya sebagai mediasi agar masalah ini tidak belebar kemana-mana,” ucap Efrizal wakil OJK Padang, melalui selulernya kepada sumbartoday.com, Selasa (13/6)
Sementara itu Hendri selaku Direktur Kredit, menanggapi santai akan adanya somasi tidak percaya terhadap diri dan kinerjanya. “Jabatan yang saya emban saat ini, merupakan amanah dan sudah kehendak dari Allah, namun jika Allah menginginkan saya berhenti tentunya sudah merupakan takdir yang harus saya jalani, dan tidak satupun manusia yang dapat merubah kehendakNya, Siapa yang menzalimi, pastilah akan mendapat balasannya,” ucap Hendri melalui selulernya, Selasa (13/4)
Indikasi anjloknya laba bank ini terlihat dari menurunnya porsi kredit produktif yang pada periode Januari hingga Maret tahun lalu, mencapai 30% dan 70% sisanya merupakan kredit konsumtif, namun pada saat ini mengalami penurunan yang drastis ke angka 22% dan kredit konsumtif meningkat menjadi 78%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga tercatat naik ke angka 83,83%, bandingkan dengan BOPO Bank Nagara di tiga bulan pertama tahun ini yang masih bertengger di angka 76,38%.
Rasio keuangan lainnya seperti return on asset (ROA) juga turun ke angka 1,65,% dari posisi sebelumnya 2,82%. Seakan tidak mau kalah, return on equity (ROE) perusahaan juga ikut turun ke angka 13,35% dari posisi sebelumnya 22,43%. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di tiga bulan perdana malah membengkak ke angka 3,24% (gross) atau mencapai Rp443,76 miliar dari posisi sebelumnya 3,16%. Dari sisi kredit, persentase share kredit antara kredit produktif dengan kredit konsumtif juga semakin melebar.
Disamping itu, berdasarkan data yang didapat sumbartoday.com, kekeliruan yang dialami Bank Nagari diduga tidak terlepas dari beberapa rentetan kejadian yang menimpa Bank Daerah ini.
Pada tahun 2016, Bank Nagari diperintahkan oleh Pengadilan untuk membayar kekalahan kasus perdata Alsintan sebesar 11 Milyar, bahkan yang lebih mirisnya beberapa pejabat daerah yang notabene pemegang saham dari bank ini, memindahkan dananya dari Bank Nagari ke bank lain dengan alasan adanya keraguan atas kinerja Bank Nagari.
Yang lebih parah lagi, Dedi Ihsan selaku Direktur Utama Bank ini baru beberapa bulan menjabat, turut serta memindahkan 19 miliar dana segar Bank ini kepada Bank BRI. Belum lagi biaya-biaya untuk mengganjal semua masalah hukum yang sengaja ditutupi oleh manajemen Bank, serta publikasi media. Hal inilah yang diduga kuat salah salah satu penyebab kerugian bank bahkan tidak tertutup kemungkingan kesulitan liquiditas yang terjadi di Bank Nagari. (Dwi)
Dalam surat somasi, juga ditegaskan dan menuntut kepada para pemegang saham, agar segera melaksanakan RUPS Luas Biasa untuk memberhentikan Direktur Utama dan juga Direktur Kredit, demi menyelamatkan Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini dari kehancuran.
“Semenjak kepemimpinan Direktur Utama Dedi Ihsan saat ini, terlihat sekali kinerja bank ini mulai menurun, apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil sangatlah tidak populer, dan ini sangat melemahkan kami dalam bekerja, kami merasa Dirut kami ini tidaklah paham dengan sistem yang sudah tertata selama ini,” ucap salah satu pejabat Bank Nagari yang enggan disebutkan namanya, kepada sumbartoday.com
Menyikapi keingian tersebut pihak OJK Padang melalui wakilnya tidak membantah adanya surat somasi tersebut, namun pihak OJK dalam hal ini tidaklah pada posisi memutuskan, namun sebagai perantara atau mediasi.
“Kami tidak dapat memposisikan diri sebagai penentu dalam hal menindaklanjuti somasi tersebut, sebab hal itu merupakan hak prerogatif para pemegang saham, namun dalam hal somasi terhadap Direktur Utama dan Derektur Kredit Bank Nagari, kami hanya sebagai mediasi agar masalah ini tidak belebar kemana-mana,” ucap Efrizal wakil OJK Padang, melalui selulernya kepada sumbartoday.com, Selasa (13/6)
Sementara itu Hendri selaku Direktur Kredit, menanggapi santai akan adanya somasi tidak percaya terhadap diri dan kinerjanya. “Jabatan yang saya emban saat ini, merupakan amanah dan sudah kehendak dari Allah, namun jika Allah menginginkan saya berhenti tentunya sudah merupakan takdir yang harus saya jalani, dan tidak satupun manusia yang dapat merubah kehendakNya, Siapa yang menzalimi, pastilah akan mendapat balasannya,” ucap Hendri melalui selulernya, Selasa (13/4)
Indikasi anjloknya laba bank ini terlihat dari menurunnya porsi kredit produktif yang pada periode Januari hingga Maret tahun lalu, mencapai 30% dan 70% sisanya merupakan kredit konsumtif, namun pada saat ini mengalami penurunan yang drastis ke angka 22% dan kredit konsumtif meningkat menjadi 78%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga tercatat naik ke angka 83,83%, bandingkan dengan BOPO Bank Nagara di tiga bulan pertama tahun ini yang masih bertengger di angka 76,38%.
Rasio keuangan lainnya seperti return on asset (ROA) juga turun ke angka 1,65,% dari posisi sebelumnya 2,82%. Seakan tidak mau kalah, return on equity (ROE) perusahaan juga ikut turun ke angka 13,35% dari posisi sebelumnya 22,43%. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di tiga bulan perdana malah membengkak ke angka 3,24% (gross) atau mencapai Rp443,76 miliar dari posisi sebelumnya 3,16%. Dari sisi kredit, persentase share kredit antara kredit produktif dengan kredit konsumtif juga semakin melebar.
Disamping itu, berdasarkan data yang didapat sumbartoday.com, kekeliruan yang dialami Bank Nagari diduga tidak terlepas dari beberapa rentetan kejadian yang menimpa Bank Daerah ini.
Pada tahun 2016, Bank Nagari diperintahkan oleh Pengadilan untuk membayar kekalahan kasus perdata Alsintan sebesar 11 Milyar, bahkan yang lebih mirisnya beberapa pejabat daerah yang notabene pemegang saham dari bank ini, memindahkan dananya dari Bank Nagari ke bank lain dengan alasan adanya keraguan atas kinerja Bank Nagari.
Yang lebih parah lagi, Dedi Ihsan selaku Direktur Utama Bank ini baru beberapa bulan menjabat, turut serta memindahkan 19 miliar dana segar Bank ini kepada Bank BRI. Belum lagi biaya-biaya untuk mengganjal semua masalah hukum yang sengaja ditutupi oleh manajemen Bank, serta publikasi media. Hal inilah yang diduga kuat salah salah satu penyebab kerugian bank bahkan tidak tertutup kemungkingan kesulitan liquiditas yang terjadi di Bank Nagari. (Dwi)
.png
)
.png
)
.jpg)
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments