BBM di Padang Jadi Perhatian! DPRD Panggil Pertamina, Ini yang Akan Dibahas Muharlion

 

Padang, - Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Padang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Melalui Komisi II, DPRD menjadwalkan rapat kerja bersama PT Pertamina (Persero) dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang untuk membahas berbagai persoalan terkait BBM.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap ketersediaan, distribusi, serta permasalahan BBM yang terjadi di Kota Padang. Persoalan ini menjadi penting karena BBM merupakan kebutuhan strategis yang menunjang aktivitas masyarakat, transportasi, perdagangan, dan berbagai kegiatan ekonomi.

Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., menegaskan melalui agenda kelembagaan tersebut bahwa persoalan BBM perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rapat kerja diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan yang ada sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelayanan kebutuhan energi masyarakat.

Berdasarkan surat undangan DPRD Kota Padang Nomor 000.1.5/130/DPRD-Pdg/X-2026 tertanggal 13 Oktober 2026, rapat kerja tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Rapat akan dilaksanakan di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Padang. Agenda utamanya adalah pembahasan permasalahan BBM dengan melibatkan pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang.

Pelibatan PT Pertamina (Persero) menjadi bagian penting dalam agenda tersebut karena perusahaan ini merupakan salah satu pihak utama dalam rantai penyediaan dan distribusi BBM. Melalui rapat kerja, DPRD dapat meminta penjelasan serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pasokan dan penyaluran BBM di wilayah Kota Padang.

Sementara itu, Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menyampaikan informasi sesuai kewenangan dan tugasnya, terutama terkait aspek perdagangan serta kondisi yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam persoalan BBM.

Pembahasan mengenai ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pasokan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi dan berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi salah satu aspek penting dalam mencari solusi.

Bagi masyarakat, kelancaran pasokan dan distribusi BBM memiliki dampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Kebutuhan transportasi, kegiatan usaha, distribusi barang, hingga mobilitas pekerja bergantung pada ketersediaan energi yang memadai.

Melalui fungsi pengawasannya, DPRD Kota Padang memiliki peran untuk mendorong agar persoalan yang menjadi kepentingan publik dibahas secara terbuka bersama pihak-pihak terkait. Rapat kerja tersebut menjadi salah satu jalur kelembagaan untuk memperoleh penjelasan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dalam agenda yang sama, Komisi II DPRD Kota Padang juga merencanakan kunjungan lapangan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melengkapi pembahasan dalam rapat melalui peninjauan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan persoalan BBM.

Kunjungan lapangan juga berpotensi membantu anggota dewan memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya bertumpu pada laporan, tetapi dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh melalui peninjauan langsung.

DPRD Kota Padang meminta Wali Kota Padang menugaskan mitra kerja Komisi II, Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang, serta pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat kerja dan kunjungan lapangan tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan diperlukan agar pembahasan dapat berlangsung terarah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui agenda ini, masyarakat menantikan pembahasan yang mampu memberikan kejelasan mengenai persoalan BBM di Kota Padang. Hasil rapat dan kunjungan lapangan diharapkan dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut yang tepat, sehingga ketersediaan dan distribusi BBM tetap menjadi perhatian bersama demi mendukung aktivitas serta kepentingan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU