Merawat "Bunga Desa" Nusantara: Mengamankan Makan Bergizi Gratis dan Sabotase Politik dan Racun Tak Kelihatan

  

Oleh: Obral Chaniago

Belakangan ini, ruang publik digital kita riuh oleh "kicau mania" netizen di berbagai platform media sosial. Beragam isu miring yang viral di beberapa daerah yang berbeda memicu alarm kewaspadaan kita bersama. Muncul serangkaian informasi kasus yang mengkhawatirkan terkait dengan konsumsi peserta didik mengalami gejala keracunan, mual, dan gangguan percernaan massal pada daerah-daerah uji coba tertentu. Kejadian-kejadian minor ini, tak pelak lagi, langsung dikaitkan secara tendensius ("cocoklogi") dengan penyajian makanan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kita tahu betul bahwa pemerintah telah mengawasi penyaluran porsi MBG ke masing-masing sekolah malalui dapur MBG yang secara terstruktur. Di setiap pelaksana lapangan, pemerintah terus mengawasi dengan ketat demi menjaga kualitas. Langkah dibuktikan dengan sekira sekali pergantian petinggi MBG atau jajaran komando Badan Gizi Nasional (BGN) dari fase transisi hingga sekarang. Begitu juga, sudah sekian jumlah dapur MBG yang ditutupi dan ditindak tegas karena kedapatan tidak mematuhi standar hiegeinitas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. 

Pragram Asta Cita Prabowo Subianto dengan MBG adalah mercusuarnya pemenuhan panggilan kemerdekaan bangsa. Sebuah program luhur yang ditandai dengan prinsip mendasar: perut harus kenyang hingga ke kepelosok negeri. Mulai dari tingkat kampung, dusun, daerah, kabupaten dan perkotaan, hingga tingkat provinsi. Perihal ini membuktikan secara nyata bahwa negara telah hadir hingga ke tingkat dasar peserta didik di Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang menengah atas (SMA/SMK). Kebijakan ini menyentuh inti dari cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan bangsa.

Jika disigi lebih jauh, program MBG ibaratnya sebuah 'terminal' bus yang senantiasa dikunjungi beragam armada dan pengunjung sebagai tempat transit ekonomi. Namun, di sisi lain, program MBG sekarang tampak seperti "bunga" desa yang tumbuh dan berkembang dengan sangat molek. Keindahan dan besarnya potensi program ini membuat pihak yang mengincar sang perawan desa dengan beragam taktik dan bujuk rayu, berharap mendapat keuntungan finansial maupun panggung elektoral agar sang perawan terpikat dengan godaan banyak perjaka yang menawan. 

Tetapi menjadi bunga desa bukan berarti tanpa resiko. Ada pula barisan sakit hati. Porsi MBG dimungkinkan disuguhi "racun broklak" atau zat kontaminan sengaja oleh oknum luar, hingga menyebabkan banyak anak-anak kita yang mengalami terdampar di rumah sakit oleh peristiwa penyebabnya MBG yang diklaim tak aman dikonsumsi. 

Anehnya, sementara publik di tingkat tapak telah heboh melalui teriakan warganet lewat konten platform media sosial seperti TikTok dan Facebook, platform berita media lokal, ibukota, dan nasional justru cenderung diam dan lambat memverifikasi secara mendalam. Mungkinkah para pejabat dan politisi kita sebenarnya tidak tahu? Ataukah pejabat serta politisi berwenang hanya menggunakan akun media sosial yang bias kelas? 

Mereka cenderung menggunakan media Twitter (X) belaka bagi tingkat menengah ke atas, sebuah ruang diskusi elit yang acap kali tak seleras dengan rakyat yang rata-rata menggunakan media sosial berupa Facebook bagi rakyat di tingkat tapak. Fenomena kesenjangan komunikasi ini menunjukkan adanya anti-pati pemangku kebijakan atau pihak berwenang. Seyogianya, setiap persoalan kekecewaan atau kegaduhan pangan di bawah harus disikapi secara bijaksana dan menggunakan kearifan lokal agar tidak menjadi komoditas gorengan politik liar. 

Berkaca dari program MBG yang berjalan sejak awal masa persiapannya hingga sekarang, negara telah menghabiskan jumlah totalitas anggaran sebanyak puluhan triliun rupiah, dengan rencana alokasi anggaran tahunan yang dipatok sekira Rp 71 triliun per tahun pada fase-fase awalnya. Tidak terbantahkan lagi bahwa program MBG adalah mercusuar raksasa nasional yang teramat perlu dirawat bersama demi kepentingan rakyat banyak. 

MBG sebenarnya adalah pintu masuk ekonomi di segala bidang dan mesin penggerak roda kehidupan hingga ke pelosok Nusantara. Bahan bakar atau "bensin" utama MBG adalah hasil produksi pertanian dan perikanan rakyat. Bahan baku pangan lokal merupakan cahaya ekonomi bagi rakyat kecil di pedesaan. Bagaimana tidak? MBG memerlukan pasokan konstan dari hasil produksi telur, sayur, dan buah-buahan untuk keperluan sebanyak dapur MBG se-Indonesia yang hingga sekarang mencapai ribuan Satuan Pelayanan, serta membutuhkan tanaga kerja sekira ratusan ribu hingga jutaan orang secara multi-plikatif, mulai dari juru masak, ahli gizi, kurir, hingga petani lokal. 

Secara totalitas, program MBG tidak bisa dipandang sebelah mata manfaatnya. Program ini harus berjalan mulus tanpa tercederai oleh lawan politik dalam arti kompetisi tidak sehat di tengah kemajemukan rakyat Indonesia. Jika dulu seorang bocah meronta menangis meminta jajanan kepada orang tuanya, dan sang anak tidak sanggup dikasih uang jajan ulah beban ekonomi yang menghimpit, kini semua peserta didik dapat duduk sejajar dengan teman yang lain tanpa membedakan kaya atau miskin di meja makan sekolah. Mereka mendapatkan hak gizi yang sama dari negara. 

Namun, mengelola program raksasa ini ibarat menjaga madu dalam tempayan. Jangan sampai rusak madu sebelanga ulah setitik nila. MBG mutlak memerlukan pengawasan yang ketat. Penulis menawarkan solusi konkret: 

1. Sertifikat Profesional Kuliner: Porsi masakan MBG perlu diarahkan sepenuhnya kepada tangan profesional kuliner yang memiliki ijazah tata boga atau memiliki sertifikat kuliner yang mumpuni. Mereka harus mampu meracik bumbu khusus MBG secara kearifan lokal, agar porsi MGB tidak memicu mual di dalam perut anak-anak yang belum terbiasa mengonsumsi masakan dari tangan kuliner yang asing atau menggunakan penyedap buatan berlebihan. 

2. Sistem Pengawasan CCTV Terintegrasi (End-to-End): Prosesi rantai pasok bahan baku MBG seyogianya terekam kamera CCTV mulai dari tingkat pasar pedagang grosir agar jelas terekam kualitas bahan pangan awal. Hingga rekaman CCTV juga sangat perlu tersedia di tiap titik dalam dan luar lokasi dapur MBG sebagai upaya pengamanan transit. Bahkan, pengawasan harus sampai di dalam box mobil pengantar hingga porsi MBG sampai ke tangan penerima manfaat. Semuanya selayaknya terus terekam dengan kamera pengawas CCTV secara transparan. 

Langkah digitalisasi dan pengetatan jalur pasok ini bukan sekadar urusan heigeinitas, melainkan sebagai langkah taktis mengantisipasi "lawan" politik yang memiliki dugaan atau niat jahat mencederai program maha besar beranggaran fantastis ini demi menjatuhkan kredibilitas pemerintah. 

Kita harus bercermin pada masa Orde Lama disaat transisi menuju Orde Baru. Dulu, para politisi "membunuh" lawan politik mereka secara primitif dengan menggunaka peluru, senjata tajam, atau melalui intrik fisik tradisional Minangkabau seperti "titian barakuak" (jebakan jembatan yang sengaja dirapuhkan) dan "janjang baroda" (tangga jebakan). Tapi sekarang, lawan politik bukan tak dipungkiri bisa "membunuh" reputasi penguasa secara moderen melalui porsi MBG-yakni dengan menyusupkan isu keracunan massal buatan, hingga sebuah program mulia untuk rakyat banyak bisa mati suri di tengah jalan akibat perang persepsi. Merawat MBG adalah merawat masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan bunga desa ini layu oleh racun politik. ***