Teacher Summit 2026 Dinas Pendidikan Sumbar Tiga Kali di Demo, GMMSM Ancam Demo Lagi

Sumatera Barat, Kamis, 27 Agustus 2026 - Tak lepas dari issu miring dinas pendidikan kembali di demo disaat, Langit di atas Kota Padang pada Kamis siang, 27 Agustus 2026, terasa sedikit menyengat.

Namun, atmosfir di halaman Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat jauh lebih panas daripada terik matahari. Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Muda Sumbar (GMMS) kembali mendatangi gedung pelat merah itu. 

Ini adalah kali ketiga mereka melangkah ke tempat yang sama dengan sebuah harapan yang belum kunjung bertepi: menuntut jawaban. 

Aksi unjuk rasa kali ini menyuguhkan pemandangan yang kontras dan sedikit teaterikal. Di bawah pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian, ketegangan sempat memuncak di area pandopo parkiran kendaraan kepala dinas. Rencana massa untuk melampiaskan protes lewat pembakaran ban bekas harus kandas setelah petugas sigap mengamankannya. Kehabisan akal dan terdesak barikade pengamanan, para demonstran akhirnya terpaksa membakar spanduk mereka sendiri sebagai simbol perlawanan yang tertahan. 

Di balik drama kecil pembakaran atribut aksi tersebut, tersimpan sebuah persoalan mendasar yang disuarakan GMMS: Rp 200 ribu. Angka rupiah ini dipungut dari setiap guru untuk memuluskan hajatan bertajuk Sumbar Teacher Summit 2026 yang dihelat pertengahan Agustus lalu. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin tampak kecil.

Namun, bagi para pendidik yang kerap bergelut dengan keterbatasan, pungutan ini memantik tanya besar. 

Di bawah sorot terik, orator dengan suara lantang mempertanyakan dasar hukum dari kutipan-kutipan tersebut. Kemana aliran dana itu bermuara? Dan yang terpenting, sejauh mana manfaat nyata dari kegiatan tersebut berpulang pada peningkatan mutu para guru? Isu ini seolah menoreh luka di tengah ikhtiar memajukan pendidikan, memantik dugaan bahwa ada prosedur yang abai dari transparan. 

Ada kekecewaan yang berulang kali menyerap di dada para demonstran. Kehadiran mereka di depan gerbang kantor dinas bukan sekadar untuk berteriak di pandopo, melainkan merindukan sebuah ruang duduk bersama-berdialog secara terbuka dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat. 

Namun, hingga ketukan aksi yang ketiga kalinya ini, pintu dialog itu tetap terkunci rapat dari dalam. Kepala dinas tak kunjung menampakkan diri untuk sekedar mendengarkan keluh kesah atau meluruskan benang kusut yang tengah viral di ruang publik. 

Sikap bungkam dan menghindar ini dinilai hanya memperkeruh suasana, seolah menaruh jarak antara birokrat dan denyut aspirasi masyarakat.

Ketika suara diabaikan, gema ancaman pun dilontarkan. Orator menutup aksi dengan sebuah peringatan keras: jika pada kesempatan berikutnya pintu dialog tetap tertutup, gelombang massa yang datang dipastikan akan jauh lebih besar-sebuah kekuatan angka yang, menurut mereka, tidak lagi mudah untuk diperkirakan. 

Pada akhirnya, aksi di halaman Dinas Pendidikan Sumbar ini bukan sekadar cerita tentang spanduk yang terbakar sia-sia. Ia adalah potret ketegangan antara tuntutan transparansi dan tembok tebal birokrasi yang engan merespon. Ketika guru dijadikan sandaran moral pendidikan, sudah sepatutnya suara-suara di bawah tidak lagi dianggap angin lalu.(Obral Chaniago).