Jeritan Nelayan di Tepi Laut yang "Banci": Dilema Kewenangan dan Nestapa pesisir Kota Padang

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi.

Padang, Kamis, 13 Agustus 2026 - Ombak Pantai Padang bergemuruh lembut di belakang kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Namun, di balik debur-nya, tersimpan gemuruh yang jauh lebih getir dari sang Kepala Dinas, Alfiadi, S. Sos, M. M, saat ditemui awak media pada Kamis, 13 Agustus 2026, ia bertutur tentang sebuah paradoks:

bagaimana mungkin sebuah daerah mengurus nasib nelayan, jika laut tempat mereka mancari rezeki bukan lagi wilayah kekuasaan mereka? 

Di tengah giliran program nasional pembangunan perkampungan nelayan Merah Putih yang bersiniergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, harapan itu tiba-tiba membentur tembok birokrasi. Proposal pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang murni dari pusat kandas begitu saja. Padahal, bahan bakar murah adalah nyawa bagi perahu-perahu yang hendak membelah samudera. 

Namun, krisis nelayan Padang ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar urusan solar. 

Laut yang Sakit dan Sampah yang Menggunung

Batas zona melaut sejauh 4 mil dari garis pantai kini dinilai Alfiadi sudah tidak relevan lagi. Laut di zona tersebut telah "tercemar" parah. Jangan harap mendapat ikan yang bersih dan sehat di bawah empat mil. 

Setiap kali Kota Padang diguyur hujan deras selama beberapa jam saja, ratusan ton sampah berkejaran menepi ke bibir pantai.

Muara sungai menjelma menjadi saluran raksasa penyulai plastik ke laut. Ikan-ikan skala lokal di dekat pantai dipastikan telah menelan serpihan sampah. Secara kesehatan, kata Alfiadi, ikan-ikan tersebut diyakini tak lagi layak konsumsi jika diuji di laboratorium. 

Kondisi ini diperparah oleh mentalitas dan kapasitas nelayan lokal. Nelayan Padang bukanlah "petarung" lautan bebas yang sanggup bertahan berhari-hari di tengah samudera seperti nelayan di daerah lain. Untuk melaut hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka butuh kapal besar, peralatan canggih, dan SDM mumpuni. Semuanya itu, nelayan Padang belum mempunyai. 

Aturan yang "Banci" di Darat dan di Laut

Di sinilah letak simpul keruwetan yang membuat Alfiadi menyebut aturan saat ini sebagai aturan yang "banci". Berdasarkan pembagian kewenangan, wilayah laut 0 hingga 4 mil kini berada di bawah kendali pemerintah provinsi, sementara di atas 4 mil menjadi domain pusat. 

Ironisnya, manusianya-yakni warga nelayan beserta dinamika sosial di darat-tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang. 

"Kami tidak punya wilayah laut lagi. Tidak punya kapal, dan tak punya nelayan di laut. 

Hanya warga nelayan saat mereka berada di darat," keluh Alfiadi. 

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang kini seolah kehilangan taring aslinya. Mereka hanya mengurus pembinaan daratan, mengajukan dana pokok pikiran (pokir), atau menyalurkan bantuan. Bahkan, ketika pusat menawarkan kapal berukuran gros ton besar, terpaksa ditolak karena nelayan lokal tak punya kapasitas SDM yang mumpuni untuk mengelolanya. Pengawasan di Laut? Nol besar, karena itu bukan lagi wilayah hukum mereka. 

Kondisi serupa tidak hanya dirasakan Padang, melainkan jamak terjadi secara nasional di daerah-daerah pesisir seperti Pesisir Selatan, Mentawai, hingga Agam, hanya bisa memandang laut dengan tangan 'terikat'. 

Harapannya kini sederhana namun mendasar: kembalikan kewenangan wilayah laut ke pangkuan kabupaten/kota seperti sediakala.

Agar urusan nelayan tidak terbelah antara darat dan samudera, dan agar derap langkah pembangunan nelayan Merah Putih benar-benar berpijak di atas tanah-serta air-yang nyata, pinta Alfiadi, beranalogi.(Obral Chaniago).