Padang, 18 Agustus 2026 - Kepala Biro Umum Setdapemprov Sumbar, Andre Algamar meninjau langsung PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat terus memperkuat komitmen transisi energi bersih dengan memperluas Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang terdapat satu berdiri di halaman kantor Gubernur Sumbar pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Terlihat Andre Algamar mengamati keberadaan dan bincang-bincang dengan tenaga teknisi di lokasi.
Ketika dikonfirmasi media, Andre Algamar mengatakan, "baru terdapat satu unit kendaraan mobil listrik milik Pemprov yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Sumbar," ucap Andre, singkat.
Salah satu teknisi di SPKLU-di halaman kantor gubernur mengatakan, "rencana PLN ke depan untuk wilayah Sumatera Barat memperbanyak titik lokasi pengisian daya baru".
Termasuk optimalisasi fasilitas pengisian daya di area strategis seperti perkantoran pemerintah untuk mendukung ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis batrai.
PLN menyediakan pilihan pengisian daya mulai dari Medium Charging, Fast Charging, Ultra Fast Charging, hingga inovasi SPKLU Tiang (tole-mounted charging) berdaya sekitar 7 kw yang fleksibel dan efesien dipasang pada infrastruktur jaringan listrik yang ada.
Pengisian energi dapat diatur dan dimonitoring secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile, yang juga menyediakan informasi di seputar lokasi SPKLU terdekat maupun layanan pengisian di rumah (Home Charging Service).
Memperbanyak titik lokasi pengisian daya baru di jalur-jalur utama lintas kabupaten/kota serta pusat aktivitas publik dan perkantoran pemerintah di Sumbar.
Menurutnya, "mendukung target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang handal, ramah lingkungan, serta merata di seluruh wilayah Sumatera Barat," ujar salah satu teknisi yang ada di lokasi SPKLU saat berada di lokasi halaman kantor gubernur ketika bincang dengan awak media.(Obral Chaniago).
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment