Selamat Datang Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy: Menanti Langkah Tegas Kapolda Baru Mengurai Benang Kusut di Ranah Minang

Penulis:Obral Chaniago

Sabtu, 4 Juli 2026, menjadi lembaran baru bagi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat. Tongkat komando resmi beralih dari Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, yang dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta. 

Berbekal rekam jejak mumpuni sebagai perwira tinggi spesialis intelijen, sosok mantan Kapolda Kalimantan Utara ini kini dihadapkan pada tantangan besar yang menuntut nyali, ketajaman analisis, dan keberpihakan penuh kepada masyarakat. 

Menuntaskan Gurita Tambang Ilegal

Pekerjaan rumah yang paling mendesak di pundak Kapolda yang baru adalah pemberantasan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Selama ini, publik Sumbar terusik oleh kenyataan pahit di lapangan: kerusakan ekosistem yang masif, korban jiwa akibat lubang tambang, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat. 

Sorotan tajam dari kalangan mahasiswa dan penggiat lingkungan hidup, seperti WALHI Sumbar, menjadi alarm keras. Selama ini, penegakan hukum dinilai tebang pilih dan kurang menyasar akar masalah. Ada keresahan publik saat penegak hukum terkesan hanya mampu menangkap pekerja lapangan atau melakukan tindakan destruktif di lokasi, alih-alih menyeret pemodal utama. 

Aktivitas ilegal ini bukanlah kejahatan acak, melainkan gurita terorganisir bernilai miliaran rupiah. Publik mendesak Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy untuk menembus batas lapisan bawah. 

Pengusutan aktor intelektual, pemodal besar, hingga sindikat pelindung oknum korporasi atau aparat merupakan ujian perdana bagi Kapolda baru untuk membuktikan komitmen penegakan hukum yang berkeadilan. 

Transparansi dan Sinergi Lintas Sektoral

Selain persoalan PETI, catatan hitam konflik agraria dan kekerasan terhadap warga penolak tambang di berbagai wilayah - seperti yang pernah mencuat di Pasaman dan Sijunjung - membutuhkan penyelesaian tuntas dan transparan hingga ke akar-akarnya. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya bagi masyarakat yang hak-hak ruang hidupnya terenggut. 

Kendati demikian, pihak kepolisian sebelumnya telah memberikan sinyal strategis. 

Penanganan tambang ilegal di Sumbar diakui tak bisa diselesaikan melalui pendekatan represif semata. Diperlukan sinergi lintas sektoral yang kuat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk menghadirkan solusi alternatif ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari perut bumi tersebut. 

Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy membawa angin segar melalui keterbukaan institusi. 

Dengan komitmen Polda Sumbar yang membuka pintu lebar-lebar laporan publik, serta pengawalan langsung dari Bareskrim Polri, harapan masyarakat kini kembali tumbuh. 

Selamat bertugas di Ranah Minang, Jenderal! Publik menanti keberanian anda membawa presisi polri yang sejati, mengusut tuntas para pemodal hitam, dan mengembalikan kelestarian alam Sumatera Barat.***