Hapus Subsidi Seluruh Jenis BBM di Indonesia? Mengurai Benang Kusut "Hitam" di SPBU Kota Padang

Oleh:Obral Chaniago

Krisis antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Padang kembali mengular, di mana puluhan truk dan bus harus menghabiskan waktu hampir berjam-jam untuk mengisi Solar maupun Pertalite. 

Fenomena berulang ini memicu tanda tanya besar terkait distribusi kuota, pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), hingga maraknya praktik pelangsir yang menyuplai pedagang eceran dan permesinan non mobil atau sekelas BBM generator/genset aktif skala besar dan mini di perkantoran pemerintah serta personal penduduk disaat listrik PLN padam. Sebagai langkah antisipasi alternatif menjelang energi listrik PLN menyala (pemerintah-apakah sudah melakukan pendataan kebutuhan ketingkat tapak ini)? 

Polemik kelangsungan energi fosil yang tak kunjung usai di ranah Minang: pemerintah luput dari melakukan pemetaan/pendataan permesinan di tingkat tapak penggunaan peralatan permesinan ini tanpa STNK dan SIM pengendara, atau tak seperti jenis status kendaraan bermotor lainnya. 

Sudahkan pemerintah melakukan pendataan hingga ke sistem pemerintahan tingkat tapak mulai dari alat berat/excavator hingga mesin bubut yang yang digerakkan dengan mesin robin/yang juga memerlukan Solar? Misalkan demikian! 

Sebenarnya pemerintah teramat perlu mengawasi, sehingga penggunaan kuota non kendaraan bermotor juga terpantau/guna penyesuaian kuota BBM. Masalah kelangkaan BBM adalah "kesalahan pemerintah-pemicunya adalah subsidi BBM," bukan pedagang eceran, pemilik alat berat/excavator, atau apa jenis permesinan di lapangan dengan berbagai cara untuk untuk bisa memperoleh/penggunaan BBM selagi buat kebutuhan dalam negeri, kecuali BBM bersubsidi Indonesia di ekspor keluar negeri/ini baru sebuah kesalahan pihak pelaku personalnya! 

Diamati, akhir pekan yang seharusnya dinikmati dengan mobilitas yang lancar, kini berubah menjadi pemandangan yang melelahkan di hampir seluruh penjuru Kota Padang. Di berbagai stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kendaraan berat seperti truk dan bus umum tampak berjubel, mengular bak ular besi yang tak berujung. 

Deretan kendaraan ini seolah menjadi pemandangan lumrah jelang stok tiba. 

Fenomena yang terjadi di lapangan sungguh ironis: para operator dan sopir terpaksa membuang waktu berjam-jam hanya untuk menunggu mobil tangki datang mengisi depot SPBU. 

Pertanyaan klasik pun kembali mencuat di benak masyarakat: mengapa kelangkaan BBM jenis Solar dan Pertalite ini terus menggurita dan berulang dari waktu ke waktu? 

Jawabannya adalah "Solar dan Pertalite subsidi BBM!" Apakah kuota pasokan dari pemerintah memang kurang, ataukah ada permainan distribusi setelah bahan bakar tersebut mendarat di SPBU? 

Di atas kertas, sulit rasanya menganalisis akar masalah yang terlihat acak. Namun, realita di lapangan acap-kali menunjukkan jawaban yang sangat simpel, yakni menunggu pasokan datang. 

Di balik antrean panjang kendaraan operasional tersebut, terselip anomali lain yang tak kalah menyentuh nurani. Di sepanjang jalan raya, jejeran botol-botol kaca yang menjajakan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dengan mudah ditemukan. Praktik jual-beli minyak ketengan ini seolah tumbuh subur berdampingan dengan antrean panjang di SPBU. Menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah untuk menindak tegas praktik para pedagang pinggiran ini. Bagaimanapun, mereka membeli minyak dengan dana sah, bukan barang curian. 

Lantas, dari mana muasal minyak eceran tersebut jika tidak berpindah tangan dari SPBU? Konon kabarnya, ada celah dari transaksi pengisian di SPBU di mana oknum karyawan turut "memuluskan" pembelian berlebih untuk kemudian dijual kembali. Di titik ini, rantai distribusi menjadi bias. 

Kondisi ini diperparah oleh sikap oknum operator truk dan bus yang belum tentu sepenuhnya jujur (dengan kendaraan bus dan truk plat nopol kuning/umum digunakan menarik/membeli BBM di SPBU untuk dijual pada koneksinya).

Kendaraan berat yang semestinya digunakan murni untuk kebutuhan logistik dan operasional mobilasi, disinyalir diperalat sebagai sarana mengeruk BBM bersubsidi. Alih-alih untuk berjalan, tetesan Solar dan Pertalite ini sering dilemparkan ke pedagang eceran, atau sengaja ditimbun di dalam jeriken berkapasitas 30 liter untuk dijual kepada pihak tertentu dengan margin keuntungan yang menggiurkan. 

Tentu hal ini menuntut ketegasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terkait. Regulasi yang mengatur distribusi BBM bersubsidi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, demi memastikan hak masyarakat yang sesungguhnya tidak terampas oleh keserakahan segelintir orang. 

Namun, selagi ada BBM bersubdisi peristiwa yang sama bakal terus berulang. 

"Sebaiknya pemerintah menghapus subsidi BBM (karena yang diuntungkan oleh subsidi BBM adalah pengusaha ekspedisi angkutan barang dan orang dengan nopol kendaraan umum)."

Bicara tentang biaya angkutan orang dan barang (pemerintah pun tak sampai mengawasi hingga ke tingkat tapak/penumpang membayar ongkos angkutan umum seenak perut pengelola armada atau pengusaha ekspedisi angkutan orang dan barang).

Selagi pemerintah melakukan subsidi jenis BBM tertentu, maka yang menikmatinya adalah "yang kaya semakin kaya-sedangkan penumpang umum dengan ongkos seperti 'dipalak' maupun biaya angkutan barang skala apa pun besaran kendaraan baik diperkotaan maupun hingga pedesaan." Percuma subsidi BBM bro, "takkan mengubah ekonomi rakyat-bagus anggaran subsidi BBM dialihkan kepada penduduk super miskin yang tercatat di dalam data Dukcapil yang memang berstatus kurang mampu secara ekonomi." ***