Pengamat, Tutup Pintu bagi Pers, Kinerja BWSS V Padang Dipertanyakan.Publik

PADANG - Mandeknya kerjasama publikasi antara Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang dengan awak media memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Menanggapi puluhan pemberitaan yang viral terkait aksi tutup pintu lembaga vertikal tersebut, Tokoh Pers Nasional asal Sumatera Barat, Dr. Ir. H. Basril Basyar, M.M., angkat bicara.

Penerima penghargaan tertinggi Press Card Number One (PCNO) tersebut menegaskan bahwa instansi setingkat wilayah wajib memiliki pengelola informasi (kehumasan) yang profesional, serta didukung oleh alokasi pendanaan kemitraan yang jelas bersama pers.

"Mestinya di kantor setingkat wilayah harus ada pengelola informasi yang didukung dengan pendanaan dengan mitra," ujar Basril Basyar (1/6) lewat WhatsApp saat dimintai tanggapannya terkait polemik tersebut.

Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat PWI Pusat ini menyayangkan sikap menutup diri yang diperlihatkan oleh manajemen BWSS V Padang. Menurutnya, sehebat apa pun program kerja atau infrastruktur yang dibangun oleh sebuah lembaga negara, hal itu tidak akan dirasakan maknanya oleh publik jika tidak tersosialisasikan dengan baik.

"Bagaimana dengan hasil kerja atau capaian kerja tidak diketahui masyarakat. Sehebat apapun hasil kerja sebuah lembaga, tanpa dipublikasikan tidak akan ada nilainya bagi masyarakat," kata Ahli Pers Nasional tersebut.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat lokal sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai proyek tersebut dibuka ke ruang publik. Tanpa adanya transparansi, potensi resistensi dan kesalahpahaman di lapangan justru akan merugikan keberlangsungan proyek itu sendiri.

"Bayangkan kalau setiap langkah dan pekerjaan tidak didukung masyarakat disebabkan ketiadaan informasi terkait dengan pekerja atau proyek itu," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Ketua PWI Sumbar ini mengingatkan dampak fatal dari minimnya keterbukaan informasi publik pada proyek-proyek yang mendanai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, anggaran yang dikelola oleh BWSS V Padang merupakan uang negara yang notabene adalah uang rakyat, sehingga pengawasannya harus melibatkan partisipasi publik, termasuk pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Sikap eksklusif dan tertutupnya sebuah instansi dalam mengelola anggaran negara justru memicu kecurigaan dan memperlebar celah bagi tindakan-tindakan menyimpang.

"Bahkan tertutupnya sebuah lembaga dalam mengelola proyek, uang negara, atau uang rakyat berpotensi terjadinya kecurangan dan korupsi," pungkas Basril Basyar tegas.

Hingga berita ini diturunkan, gelombang kritik dari berbagai organisasi pers dan media di Sumatera Barat masih terus mengalir, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem komunikasi publik dan kepemimpinan di lingkungan BWSS V Padang. (Red)