Fraksi Fraksi DPRD kota Padang, Dorongan Fiskal Menjadi Modal

 

Fraksi Partai NasDem DPRD kota Padang mencatat bahwa pendapatan daerah Tahun   Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2,88 triliun dan berhasil direalisasikan  sebesar Rp2,85 triliun atau mencapai 99,15 persen.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai NasDem Argi Putra Finalo yang bertindak sebagai juru bicara Fraksi NasDem pada rapat paripurna dengan agenda rapat paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) tahun anggaran 2025, Senin, 15 Juni 2026, 

Dikatakan Argi, capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang mampu menjaga stabilitas pendapatan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global.

"Secara khusus, Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp897,69 .miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp924,53 miliar atau mencapai 102,99 persen," ujarnya. 

Keberhasilan tersebut didapat dari 

• Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp729,42 miliar atau 104,90 persen dari target.

• Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp23,64 miliar atau 101,50 persen.

• Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp75,28 miliar atau 116,68 persen.

"Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kota Padang terus mengalami penguatan dan menjadi modal penting dalam  mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," terangnya. 

Namun demikian, tegas Argi, Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian terhadap realisasi Retribusi Daerah yang hanya mencapai Rp96,19 miliar atau 83,99 persen dari target Rp114,52 miliar.

"Terhadap kondisi ini, Fraksi Partai NasDem meminta Pemerintah Kota Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan  retribusi daerah, melakukan digitalisasi pelayanan, memperbaiki basis data objek retribusi, serta memperkuat pengawasan guna menghindari potensi kebocoran pendapatan," cakapnya. 

Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga mendorong agar upaya  peningkatan PAD tetap dilakukan tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha, melainkan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, peningkatan  pelayanan publik, dan perluasan basis pajak serta retribusi yang sah. (*)