Buka Sosialisasi, Wabup Pasaman H. Parulian Minta Wali Nagari Disiplin dalam Pengalokasian Iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan.

TEKS FOTO: Para peserta foto bersama dalam sosialisasi penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemerintahan nagari se-Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, Rabu (24/6/2026).

Pasaman - Wakil Bupati Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar),H. Parulian , meminta para wali nagari di daerah tersebut untuk disiplin mengalokasikan iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Jangan sampai ada perangkat nagari yang sampai luput dari perlindungan ini," kata Wabup Parulian ketika membuka sosialisasi penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemerintahan nagari se-Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, Rabu (24/6/2026).

Selain Wabup H. Parulian, tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Pasaman Hendi Arifin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman Teddy Martha, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Idial Chaniago, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Andry Fauzan, dan undangan lainnya 

Wabup Parulian juga meminta para wali nagari mengoptimalkan sinergi dengan jajaran terkait seperti pihak kecamatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan validasi data secara berkala agar administrasi klaim di kemudian hari tidak menemui kendala.

"Dengan adanya kepastian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan saya minta ada umpan baliknya berupa peningkatan integritas, dedikasi, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya 

Sebab, menurut Wabup Parulian, dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, maka para wali nagari berserta perangkatnya akan mendapatkan perlindungan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Dikatakan, pemerintahan nagari merupakan ujung tombak pelayanan publik. "Ini jelas sebuah tugas yang mulia bila dilandasi dengan niat baik dan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan," ungkapnya.

Kendati pun demikian, menurut Wabup Parulian, aparat nagari terkadang juga dihadapkan dengan aneka tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan pengabdiannya untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

"Oleh karena itu, Pemkab Pasaman berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua aparatur pelaksana pemerintahan di tingkat nagari melalui program-program di BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Menurut Wabup Parulian, pemberian perlindungan dimaksud tidak hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi, juga sebagai wujud apresiasi negara melalui pemerintah terhadap pemerintahan nagari.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Idial Chaniago dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah keunggulan program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain program pensiunan dan jaminan hari tua.

Dikatakan, kedua program itu akan memberi jaminan dan kepastian bagi peserta untuk menghadapi dan menjalani hari tua. "Banyak yang takut dan mengaku tidak siap dalam menghadapi hari tua," ungkapnya.

Melalui program yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, dikatakan Idial, hari tua bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. *Karena para peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah siap menghadapinya," tandasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Andry Fauzan dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparat di nagari terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Diakui Andry, sejauh ini pemahaman aparatur nagari terhadap hal tersebut masih terbatas. "Banyak aparat di nagari yang baru tahu soal program yang wajib-wajib saja di BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Padahal, menurut Andry, BPJS Ketenagakerjaan juga punya program lain, yang diyakini belum banyak diketahui oleh wali nagari dan perangkatnya. "Padahal program itu sangat bermanfaat bagi aparatur di nagari," urai Andry Fauzan 

Ia menyebut contoh program pensiunan dan jaminan hari tua. "Program ini sangat bermanfaat karena akan memberi kepastian dan jaminan bagi perangkat nagari dalam menyambut dan menjalani hari tua," katanya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Hendi Arifin, SH.MH mengingatkan tentang pentingnya perlindungan sosial, terutama dalam menghadapi kondisi darurat atau di luar dugaan.

"Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada diri kita hari ini atau besok," ungkapnya. Dengan adanya perlindungan sosial, menurut Hendi, tingkat kecemasan diniscayakan akan bisa diminimalisir.

Hendi meminta para wali nagari untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. "Bagi wali nagari yang belum ikut akan segera kami panggil untuk diberi pemahaman," tandasnya. (spa)