PENGUATAN STATUS TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DALAM MENJAGA WARISAN LELUHUR DI TENGAH ARUS MODERNISASI

Oleh : Ichlas Assabry Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah kaum bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan marwah sebuah keluarga besar. Persoalan tanah ulayat dan tanah kaum merupakan fondasi struktural dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Namun, di tengah modernisasi hukum agraria, ketidakpastian status hukum seringkali menjadi celah terjadinya sengketa.

Persoalan mendasar yang sering muncul adalah status tanah yang hanya bersandar pada hukum lisan atau "tanda batas" alam. Padahal, tanpa dokumen legal yang diakui negara, tanah kaum rentan menjadi objek sengketa, baik antar-anggota kaum, antar-nagari, maupun dengan pihak eksternal.

Defenisi Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat, bukan perseorangan. Kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku, serta diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah ulayat dikenal sebagai “pusako tinggi” tanah warisan yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dasar Hukum Nasional

Tanah ulayat telah diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara.

Beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3

Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999

Tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

3. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015, No. 10 Tahun 2016, dan No. 18 Tahun 2019

Tentang penetapan hak komunal masyarakat hukum adat.

4. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024

Tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Regulasi ini memperjelas tata cara pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat baik milik nagari, suku, maupun kaum.

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

Menegaskan pengakuan, jenis, dan tata cara pengelolaan tanah ulayat sesuai struktur adat Minangkabau.

6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2024

Mengatur pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) yang dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk tanah ulayat.

Kegelisahan di Balik Tanah Ulayat

Tanah kaum memiliki karakteristik unik di mana kepemilikannya bersifat kolektif di bawah naungan Mamak Kepala Waris. Salah satu hambatan utama dalam sertifikasi tanah kaum adalah Ada kekhawatiran yang mengakar kuat di tengah masyarakat bahwa membawa tanah kaum ke ranah hukum negara (sertifikasi) bisa melunturkan nilai adatnya. Ada ketakutan jika sudah bersertifikat, tanah tersebut akan lebih mudah diperjualbelikan oleh oknum anggota kaum, atau bahkan hilang status ulayatnya..

Dilema Sertifikasi: Menjaga Pusaka atau Menjual Adat?

Selama ini, terdapat kekhawatiran kolektif bahwa menyertifikatkan tanah kaum melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengubah kepemilikan komunal menjadi milik pribadi. Padahal, regulasi saat ini telah mengakomodasi kepemilikan bersama di bawah naungan Mamak Kepala Waris.

Dengan adanya sertifikat yang jelas, posisi tawar masyarakat adat menjadi lebih kuat. Hal ini penting untuk menghindari klaim sepihak dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari lahan tersebut seperti akses permodalan atau pengembangan lahan produktif tetap mengalir kepada seluruh anggota kaum secara adil.

Pendaftaran Tanah Sistematis: Solusi Administrasi Modern

Salah satu instrumen yang ditekankan dalam upaya penguatan ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui skema ini, proses pendaftaran tanah menjadi lebih terukur dan transparan. Langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan masyarakat mencakup:

a. Validasi Silsilah (Ranji): Memastikan seluruh ahli waris terakomodasi agar tidak muncul gugatan di kemudian hari.

b. Pemetaan Batas Digital: Menggunakan koordinat akurat untuk menggantikan batas alam (seperti pohon atau parit) yang bisa berubah sewaktu-waktu.

c. Arsip Terpusat di Nagari: Pentingnya koordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang memvalidasi sejarah kepemilikan tanah di wilayah tersebut.

Dampak Ekonomi dan Sosial Jangka Panjang

Legalitas tanah yang kuat membawa dampak domino yang positif . Secara sosial, kepastian hukum akan menciptakan stabilitas dan kedamaian antar suku. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk sengketa batas lahan yang berlarut-larut. Secara ekonomi, tanah kaum yang telah memiliki status hukum tetap dapat dikelola secara lebih profesional. Baik itu untuk lahan pertanian, perkebunan, maupun kerja sama investasi dengan pihak ketiga, semuanya memiliki payung hukum yang jelas. Hal ini memastikan bahwa kekayaan alam nagari benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan bagi anak cucu kemenakan.

Langkah penguatan status tanah kaum bukanlah upaya untuk mengikis tatanan adat yang telah mengakar selama berabad-abad. Sebaliknya, ini adalah strategi adaptif untuk memastikan bahwa hukum adat Minangkabau memiliki "taring" di hadapan hukum positif negara. Dengan adanya dokumen legal yang diakui secara konstitusional, kekhawatiran akan hilangnya aset kaum akibat sengketa batas atau klaim sepihak dapat diminimalisir secara signifikan.

Kesadaran kolektif untuk mendaftarkan tanah ulayat merupakan bentuk tanggung jawab moral dari generasi saat ini kepada generasi mendatang. Tanpa kepastian hukum yang tertulis, harta pusaka tinggi yang seharusnya menjadi jaminan kesejahteraan anak cucu kemenakan rentan menjadi beban konflik yang berkepanjangan. Melalui sinergi antara pemahaman hukum yang tepat, tertib administrasi, dan penjagaan silsilah (ranji) yang akurat, Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa modernisasi hukum tidak harus membentur adat, melainkan dapat berjalan beriringan sebagai pelindung kedaulatan tanah ulayat di Bumi Minangkabau.