Bencana Sumatera, Bukan Komoditas Politik dan Pertarungan Simpatik tapi Tanggung Jawab Pemerintah

Penulis:Obral Chaniago

Dan,... lagi, soal uang bantuan dari pihak non pemerintah untuk korban bencana alam, seharusnya ada data informasi khusus yang bisa diakses oleh siapa pun. 

Sehingga publik tau dari mana saja asal-usul sumber bantuan yang bersifat uang. Sampai sekarang belum ada ekspos dari pihak terkait yang bisa mengatakan, "telah berapa rupiah uang yang masuk untuk bantuan warga terdampak bencana alam".

Sekarang pun/dikedai-kedai kopi saja sudah ada rakyat badarai yang ngerumpi soal itu. 

Sebab, pemerintah tingkatan provinsi dan daerah kabupaten baru sebatas ekspos tentang kunjungan petinggi negara dari pusat. Serta ekspos tentang jadwal tanggap darurat, perpanjangan waktu masa tanggap darurat, dan termasuk telah berakhirnya batas waktu tanggap darurat. Trus, dengan fase pemulihan pasca bencana informasi yang disampaikan di hadapan Forkopimda daerah tingkatan provinsi dan daerah kabupaten. 

Sedangkan ekspos khusus tentang berapa total uang yang masuk ke masing-masing daerah terdampak bencana untuk bantuan kepada warga korban bencana, sepertinya belum ada informasi terkait ini. 

Sebenarnya publik ingin tau persis siapa, ormas, perusahaan, perorangan, swastanisasi yang telah berempati memberikan bantuan kepada korban bencana alam, dan warga terdampak. 

Sebenarnya, pihak yang memberikan bantuan mereka juga rindu atas ekspos pejabat dari pimpinan daerah bersangkutan. Karenanya, pihak yang memberikan bantuan juga menginginkan adanya ekspos dari pemerintah terhadap sumber-sumber bantuan swasta dan perorangan. 

Sekarang publik secara umum telah mulai bertanya-tanya tentang sumber bantuan yang datang ke negeri Ranah Minang Sumbar ?

Keinginan tahuan masyarakat sudah mulai meninggi, karenanya masyarakat yang non terdampak bencana alam serasa gembira dan menjadi perbandingan seyogianya sumber bantuan yang masuk telah tersalurkan tersebut mereka/masyarakat supaya merasakan dengan rasa berterima kasih atas bantuan yang meringankan beban derita para sanak dan saudaranya. 

Terlepas dari dugaan dan kecurigaan masyarakat, dengan anggapan yang tak berdasarkan, publik akan merasa lebih puas, apa bila semua data sumber bantuan dapat terpublikasikan oleh pihak pemerintah terkait yang mengurus kebencanaan, seyogianya demikian, atau tingkatan pemerintah yang lebih tinggi untuk menginformasikannya. 

Semoga anggapan publik tak terkesan "bencana bukan komoditas politik, dan pertarungan simpatik, tapi tanggung jawab pemerintah". Bila semua draf bantuan swasta dapat di publikasikan, baik melalui ekspos dengan pers mau pun bisa diakses oleh siapa pun lewat sumber data terpercaya, bukan melalui platfrom Media Sosial (Medsos) non berbadan hukum. Dan, layaknya terpublikasikan melalui dinas, kantor, badan, dan kelembagaan pemerintah ?