Ketika Hujan Tak Lagi Sekadar Air: Luka Sumatera dari Hutan yang Hilang”

Oleh : Fachri Ikbal mahasiswa Biologi universitas Andalas Padang 

Berapa harga sebuah nyawa? Mungkin tak ternilai, sampai bencana menagihnya. Di Padang, kos-kosan roboh diterjang arus sungai yang tiba-tiba melebar seperti kehilangan arah. Teman-temanku yang tinggal di dataran tinggi pun tak luput, air datang bukan dari bawah tapi dari segala arah. Malam itu, sebagian besar mahasiswa Universitas Andalas berlarian ke masjid untuk mengungsi. Dua jembatan Gunung Nago dan Limau Manis roboh. Di Lubuk Minturun, beberapa nyawa hilang, terbawa galodo yang datang secepat hujan turun. Tak ada waktu berpikir. Hanya basah, gelap, dan doa.

Banjir besar yang melanda Sumatera kali ini bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah hasil dari akumulasi kebijakan, kelalaian, dan kerakusan manusia terhadap alamnya sendiri. Setiap tahun kita menyalahkan hujan, padahal hujan hanyalah pengingat bahwa tanah tak lagi punya akar untuk menahan air. Hujan deras turun berhari-hari di penghujung November. Sungai-sungai di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tak lagi mampu menampung debit air. Air meluap, membawa lumpur, batu, dan potongan kayu dari hulu yang gundul. Di Sumatera Barat, arus deras menghanyutkan rumah, kendaraan, dan jembatan. Namun jauh sebelum air itu datang, ada tangan-tangan manusia yang lebih dulu membuka jalan bagi bencana ini.

Di banyak wilayah Sumatera, termasuk sebagian kawasan di Sumatera Barat seperti Pesisir Selatan dan Dharmasraya, bentang hutan yang dulu lebat kini banyak berubah fungsi menjadi perkebunan dan lahan produksi, termasuk kelapa sawit. Sementara di daerah sekitar Padang, perbukitan yang dulu hijau kini mulai terbuka akibat tekanan pembangunan dan perubahan tata guna lahan. Ketika hutan kehilangan pepohonan, tanah kehilangan daya cengkeramnya. Air hujan yang seharusnya meresap perlahan kini langsung meluncur deras ke bawah, menyeret batu, tanah, dan rumah-rumah yang dilewatinya. Setiap batang pohon yang ditebang seolah menambah peluang air kehilangan arah. Tanah yang dulu subur kini tak lagi mampu menahan air. Saat hujan datang, air mencari jalan tercepat menuruni lereng, memasuki rumah, melibas apa saja di depannya. Bencana ini seakan mengulang peringatan lama bahwa ketika hutan diubah menjadi komoditas, manusia ikut menjual keselamatannya sendiri. Perkebunan sawit dan pembangunan memang menjanjikan keuntungan, tapi di balik itu tersimpan biaya ekologis yang jauh lebih besar, banjir, longsor, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.

Tak bisa dipungkiri, ada unsur kelalaian yang berulang dalam setiap bencana. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sering kali lebih cepat memberi izin pembukaan lahan daripada menegakkan aturan konservasi. Setiap kali bencana terjadi, kita mendengar janji-janji evaluasi, bantuan darurat, hingga rencana rehabilitasi. Namun setelah genangan surut, semua kembali seperti semula sunyi dan lupa. Ironisnya, banyak area yang seharusnya menjadi kawasan lindung justru berubah status menjadi izin usaha perkebunan atau tambang. Ketika warga lokal memperingatkan bahaya, suara mereka jarang didengar. Ketika alam memberi peringatan, kita malah menyebutnya “musibah alamiah”. Padahal, ini bukan lagi bencana alam ini bencana kebijakan. Sebagai mahasiswa biologi, aku melihat ini bukan semata masalah geografi atau curah hujan, tapi juga masalah moral. Kita telah terlalu lama menganggap alam sebagai sumber yang tak terbatas, padahal ia sedang menagih hutang.

Hutan yang sehat sebenarnya punya kemampuan luar biasa. Lapisan serasah dan akar pohon menyerap air hujan seperti spons raksasa. Ketika hujan datang deras, air disimpan dan dilepaskan perlahan, mencegah banjir di hilir. Tapi ketika hutan hilang, air langsung mengalir tanpa penahan, membawa tanah, batu, dan lumpur. Dari sinilah lahir galodo, banjir bandang yang mematikan. Kita tak bisa hanya mengandalkan doa dan bantuan darurat. Sains dan kebijakan harus berjalan berdampingan. Perlu ada audit ekologis terhadap setiap izin perkebunan dan tambang di Sumatera Barat. Setiap hektar hutan yang dibuka harus punya hitung-hitungan ekologis yang transparan. Pemerintah tak bisa lagi menutup mata terhadap data deforestasi yang meningkat setiap tahun. Banjir di Padang bukan hanya air yang mengalir dari langit, tapi juga simbol bagaimana keputusan-keputusan jangka pendek telah meruntuhkan benteng alam yang dibangun selama ratusan tahun.

Aku masih ingat malam ketika hujan itu turun. Bukan sekadar air, tapi amarah yang mengalir. Orang-orang berlarian, mengevakuasi anak-anak, menyelamatkan dokumen, dan mencari sinyal di tengah gelap. Aku melihat teman-temanku basah kuyup, sebagian menangis, sebagian mencoba menenangkan yang lain. Di saat seperti itu, manusia kehilangan semua kesombongannya. Kita hanyalah makhluk kecil di hadapan air yang tak terbendung. Namun dari situ juga muncul harapan, solidaritas dan gotong royong. Mahasiswa membantu evakuasi, warga membuka rumah untuk pengungsi, relawan datang dari berbagai penjuru. Alam mungkin marah, tapi manusia masih punya hati.

Kini, saat genangan mulai surut dan lumpur mulai mengering, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar apakah kita akan membiarkan bencana berikutnya datang dengan cara yang sama? Hujan bukan musuh. Ia hanya pengingat bahwa kita telah terlalu lama menebang akar kehidupan. Jika dulu hutan adalah pelindung, kini ia tinggal kenangan yang tergusur oleh kebun, jalan, dan tumpukan izin. Pemerintah boleh berbicara tentang pembangunan dan ekonomi, tapi tanpa hutan, semua itu akan hanyut dalam banjir berikutnya. Kita bisa membangun kembali rumah, jembatan, bahkan kota. 

Tapi kita tak bisa membangun kembali alam jika terus memperlakukannya sebagai korban. Barangkali benar, seperti kata pepatah lama “Alam tak pernah membalas, ia hanya mengingatkan.

” Dan Sumatera baru saja diingatkan dengan air mata yang tak lagi bisa dibedakan dari air hujan.