DPW PKS Sumbar Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Sumbar Yang Belum Tersentuh

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan komitmennya sebagai partai pro rakyat yang peduli untuk rakyat, dalam meringankan beban korban bencana banjir di Sumatera Barat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS langsung turun ke Padang pada Senin pagi (01/12/2025) untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan dari seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI.

Penyerahan bantuan secara simbolis ini dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Sumatera Barat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang juga menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar.

Dalam penyaluran bantuan hari ini, Mahyeldi menegaskan bahwa PKS Sumbar fokus pada wilayah yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau bantuan pemerintah maupun lembaga lainnya.

Beberapa nagari di Kabupaten Agam, Tanah Datar, serta sebagian wilayah Pesisir Selatan disebut masih mengalami kendala akses karena putusnya jembatan dan longsoran besar.

“Banyak titik terdampak yang masih terisolasi. Karena itu, tim PKS kami bagi ke beberapa sektor, terutama yang belum tersentuh bantuan. Prinsipnya: jangan ada warga yang terabaikan,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan DPW PKS meliputi logistik pangan, air bersih, perlengkapan bayi, tenda darurat, pakaian hangat, serta layanan dapur umum bergerak.

Mahyeldi menambahkan bahwa PKS tengah mengkoordinasikan dukungan relawan tambahan dari kabupaten/kota yang tidak terdampak berat.

Berdasarkan laporan terbaru, dampak fisik bencana ini menyasar hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, 33.000 lebih rumah warga rusak, 16.000 hektare lahan pertanian gagal panen, 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran mengalami kerusakan berat.

Begitupun dengan jaringan irigasi dan infrastruktur penunjang ekonomi lumpuh. Tercatat sebanyak 72 irigasi, 10 bendungan, serta sejumlah jembatan dan ruas jalan utama rusak.

Kerusakan berat pada jalur utama membuat distribusi bantuan harus ditempuh lewat jalur alternatif, bahkan harus menggunakan perahu dan membawa barang secara manual.

Sejak status tanggap darurat ditetapkan pada 25 November 2025, Pemprov Sumbar berpacu memulihkan jalur transportasi dan layanan dasar. Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pembukaan akses jalan provinsi dan nasional terus dikebut.

“Kami ingin memastikan semua bantuan bisa masuk. Air bersih, logistik, dan layanan kesehatan harus sampai ke titik pengungsian tanpa hambatan,” katanya.

Di tengah situasi darurat ini, penyaluran bantuan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk PKS Sumbar, menjadi sokongan vital bagi puluhan ribu warga terdampak.

Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah SWT.

"Jika Allah cinta, maka Allah akan beri ujian. Semoga segala beban ini bisa segera selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut meringankan beban masyarakat kita," ujarnya.

Senada dengan Ketua DPW, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga menegaskan bahwa bencana ini merupakan ujian keimanan. Ia kemudian memaparkan data kerugian akibat bencana yang sangat masif, mencakup 16 kabupaten yang terdampak. Hingga acara berlangsung terhitung kerugian mencapai 1 trilun. 

 

"Sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah cukup baik, data dikumpulkan dari posko terpadu di kantor gubernur. Atas nama Pemerintah Provinsi, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari PKS. Kami berharap partai-partai lain juga ikut bergabung dalam upaya pemulihan ini," tutup Mahyeldi. 

Sekjen DPP PKS, Muhamad Khalid, dalam sambutannya, menyampaikan duka cita mendalam dan menegaskan bahwa tragedi ini adalah duka bersama.

"Ini adalah kewajiban moralitas bangsa untuk membantu korban bencana. Seluruh tokoh dan pejabat harus membantu. Kami dari PKS meminta agar bencana di Sumatera Barat ini segera dijadikan Bencana Nasional," tegas Sekjen PKS.

Status bencana nasional ini harus menjadi prioritas karena bencana banjir tersebut tidak hanya terjadi di Sumbar melainkan juga di Aceh dan Sumut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Fraksi PKS telah melaksanakan instruksi untuk memotong gaji seluruh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS untuk didonasikan sebagai bantuan kemanusiaan.

Menyikapi faktor penyebab, Sekjen PKS juga mendesak agar praktik pembalakan liar (illegal logging) harus ditindak tegas dan dihentikan, serta meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap tata kelola hutan.

Acara penyerahan bantuan ini turut dihadiri oleh jajaran tokoh PKS, yang menunjukkan keseriusan partai dalam penanganan bencana, di antaranya Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Wasekjen DPP PKS, Rahmat Saleh (Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1), Wasekjen DPP PKS, Muhammad Iqbal, Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, Ketua DPRD Padang, Muharlion (Ketua MPD PKS Padang), Ketua DPD PKS Padang, Mulyadi Muslim (Anggota DPRD Padang), Ketua DPD PKS Padang Pariaman, Aldino Desra dan seluruh jajaran pengurus DPW PKS Sumbar.

Acara diakhiri dengan pelepasan armada pembawa bantuan yang akan disalurkan ke beberapa titik terdampak di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat serta kunjungan ke bebrapa titik yang terdampak bencana di kota Padang dan Padang Pariaman. PKS berharap bantuan ini dapat mempercepat proses pemulihan dan meringankan penderitaan masyarakat.