Banjir di Sumatera dan Ujian Kapabilitas Responsif Pemerintah

Oleh : Fearlesiano Bronsod Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan menjadi peristiwa yang hampir rutin terjadi setiap tahun. Mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Sumatera Selatan, banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana kapabilitas responsif pemerintah dalam menghadapi dan menangani bencana banjir yang terus berulang?

Secara geografis, sebagian wilayah Sumatera memang rawan banjir akibat curah hujan tinggi dan keberadaan banyak daerah aliran sungai. Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, pembukaan hutan, tata ruang yang buruk, serta sistem drainase yang tidak memadai turut memperparah kondisi. Akibatnya, banjir tidak hanya menjadi bencana sesaat, tetapi berubah menjadi masalah struktural yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga terganggunya mata pencaharian.

Dalam konteks pemerintahan, kapabilitas responsif merujuk pada kemampuan negara atau pemerintah untuk merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif. Responsivitas tidak hanya diukur dari kehadiran pemerintah saat bencana terjadi, tetapi juga dari kesiapan sebelum bencana dan keberlanjutan penanganan setelahnya. Kecepatan bertindak, ketepatan kebijakan, serta koordinasi antar lembaga menjadi indikator utama dalam menilai kapabilitas responsif tersebut.

Jika dilihat dari tahapan sebelum bencana, kapabilitas responsif pemerintah masih menghadapi banyak tantangan. Upaya mitigasi seperti normalisasi sungai, pengendalian alih fungsi lahan, dan edukasi kebencanaan sering kali belum berjalan optimal. Banyak wilayah rawan banjir yang belum memiliki sistem peringatan dini yang memadai, sehingga masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap ketika banjir datang.

Saat banjir terjadi, pemerintah umumnya menunjukkan respons yang cukup terlihat melalui evakuasi warga, pendirian posko, dan penyaluran bantuan darurat. Namun, di lapangan masih sering ditemukan masalah seperti keterlambatan bantuan, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini menunjukkan bahwa respons cepat belum selalu diikuti oleh respons yang efektif dan tepat sasaran.

Pada tahap pascabanjir, kelemahan kapabilitas responsif semakin terlihat. Fokus pemerintah sering kali berhenti pada bantuan darurat, sementara upaya rehabilitasi dan evaluasi jangka panjang kurang mendapat perhatian serius. Akibatnya, wilayah yang sama kembali terdampak banjir pada tahun-tahun berikutnya tanpa adanya perubahan signifikan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa penanganan banjir masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Di sisi lain, peran masyarakat dan aktor non-pemerintah justru sering menjadi penopang utama dalam situasi darurat. Relawan, organisasi sosial, dan media berperan aktif dalam membantu korban dan menyebarkan informasi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebenarnya dapat menjadi kunci penguatan kapabilitas responsif, asalkan dijalankan secara terencana dan berkelanjutan.

Banjir di Sumatera merupakan ujian nyata bagi kapabilitas responsif pemerintah. Selama penanganan masih berfokus pada reaksi setelah bencana terjadi, maka banjir akan terus berulang dengan dampak yang sama atau bahkan lebih parah. Pemerintah perlu menggeser pendekatan dari sekadar tanggap darurat menuju pengelolaan risiko bencana yang komprehensif, berbasis pencegahan dan keberlanjutan.

Banjir di Sumatera tidak bisa dipandang sebagai takdir alam semata. Ia adalah cermin dari sejauh mana negara hadir dan mampu merespons kebutuhan warganya. Penguatan kapabilitas responsif pemerintah, ditopang oleh partisipasi masyarakat, menjadi langkah penting agar banjir tidak lagi menjadi peristiwa yang selalu berulang tanpa solusi nyata.

Fearlesiano Bronsod

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas